WEDA – Baru beberapa bulan kepemimpinan Penjabat Bupati Halmahera Tengah (Halteng) Ikram Malan Sangadji (IMS) masyarakat akan tidak lagi merasakan pemadaman listrik.
Pasalnya terobosan IMS yang memfasilitasi kerjasama antara PT IWIP dan PLN telah terealisasi dengan penyambungan panel listrik PLTU IWIP ke jaringan PLN yang mulai berfungsi, Minggu (12/2/2023).
Atas kesuksesan tersebut Pemkab Halteng langsung melaksanakan acara Silaturahmi dan Syukuran atas terselenggaranya suplai tenaga listrik 5 MW dari PT IWIP kepada PLN Persero Maluku Utara yang berlangsung di Arena Budaya Pendopo Falcino, Desa Fidi Jaya, Minggu (12/3/2023) malam .
Kerja cepat yang ditunjukkan Pj Bupati Halteng Ikram Malan Sangadji seperti menyambungkan listrik PLTU PT. IWIP pada jaringan PLN untuk menerangi masyarakat Halteng berbuah manis.
Tiga panel yang telah dipasang oleh pihak IWIP untuk sambungkan ke jaringan PLN mulai dinikmati masyarakat sejak Minggu (12/2/2023) malam.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Halteng Ikram Malan Sangadji menceritakan salah satu kendala yang dihadapi masyarakat adalah persoalan listrik.
Dan laporan itu sampai ke Direktur PLN pusat. “Direktur PT PLN pusat memerintah kepada direktur distribusi Ady Priyanto. kebetulan pak Ady Priyanto itu teman saya, beliau sampaikan ke saya mas (sapaan Ady kepada Pj Bupati), ngapain laporan sampai ke pak Dirut PLN, apa jawaban saya keterlaluan kalian sudah berapa tahun gak diurus,” tukas Ikram.
Setelah itu, seminggu kemudian Ikram mengaku teman-teman PLN dari Sofifi dan dari Ambon datang ke Weda. Dan itu masih belum ada kesepakatan.
Mendapat laporan itu Ikram mengancam akan keluar dari tim, jika penandatangan MoU antara PT IWIP dan PLN tidak jadi pada Jumat (3/2/2023). “Dan Alhamdulillah hingga pukul 17.00 Wit penandatangan kerja sama antara IWIP dan PLN berjalan dengan baik,” katanya.
“Saya telpon ke Kevin He apapun yang terjadi (Jumat tanggal 3 Februari 2023) harus jadi, sore jam 16.00 Wit, dan tepat pukul 17.00 Wit MoU itu ditandatangani dan disaksikan dari pusat melalui zoom meeting,” jelas Ikram.
“Tapi itu menunjukkan bahwa saya serius, saya bertanggung jawab kepada masyarakat bukan saya cari nama tapi ini adalah martabat orang Halteng,” bebernya.
Karena SDA yang diolah di bumi tersebut adalah milik orang Halteng, jadi orang Halteng harus menikmati, karena dalam kontrak hanya dua tahun kerja samanya.
“Kenapa cuma dua tahun, biarlah orang Halteng menikmati selama dua tahun baru bisa disambung ke kabupaten lain,” tuturnya.
“Jadi sudah kita periksa, di bikin tiga panel, yang satu Lelilef-Weda Selatan, satunya ke Lelilef-Dotte dan satu lagi panelnya IWIP, insyaallah satu sampai dua bulan kedepan sudah tersambung ke patani lagi,” akunya.
Kata dia, kapasitas listrik di Weda diketahui tidak kuat, dalam Kota Weda 1 MW yang terpakai paling besar di Weda Tengah. “Jadi kadang-kadang lagi operasi, mati lampu, jadi saat ini dua panel sudah berfungsi, berarti panel yang satu akan dialiri sampai ke wilayah Patani,” sebutnya.
Nanti setelah 2 tahun masuk ke Kabupaten Halsel dan Haltim. Cukup dua tahun, setelah itu baru ke kabupaten lainnya. “Jadi orang Halteng itu menikmati listrik yang diberikan oleh IWIP tapi bayar seperti biasa, normatif, yang berbeda cuma satu, yaitu tara pake (tidak pakai) mati lampu, tapi bayarnya sama,” terangnya.
Jadi masyarakat perlu tahu bahwa pembayaran listrik itu ada pengembalian kepada daerah, dan peruntukannya bukan disalurkan untuk kebutuhan lain, itu harus digunakan untuk penerangan jalan.
“Tapi itu belum dilakukan, karena itu akan saya lakukan. berapa jumlahnya nanti PLN akan kasih ke saya, setiap rekapan tahunan itu berapa yang dikembalikan negara ke Pemda Halteng,” tegasnya.
“Jadi bapak ibu bayar tagihan listrik itu ada 10 persen masuk ke Pemkab, tapi saya belum cek ini digunakan untuk apa?,” lanjut Ikram.
Kata Ikram harus tertib penggunaan keuangan sehingga tidak salah sasarannya. Karena salah sasarannya itu maka masyarakat merasa kurang. Karena merasa kurang itu lah saya harus menyatakan sikap bahwa bukan berpihak ke masyarakat tapi saya menertibkan, agar ini tidak salah dalam penempatan alokasi anggaran.
“Jangan sampai SDA di daerah Malut pada umumnya hasilnya luar biasa tapi masyarakat tidak menghasilkan, salah satunya di IWIP itu,” katanya.
“Jangan-jangan uang yang dikembalikan ke daerah provinsi Maluku Utara maupun kabupaten Halteng bukan untuk masyarakat tapi untuk perjalanan dinas,” ucap Ikram menduga.
Makanya semua DBH dialokasikan ke masyarakat melalui OPD-OPD terkait, “Jadi saya minta semua OPD terkait tertib jangan ada yang berpolitik, sebab masalah politik 2024 itu urusan orang lain, saat ini adalah urusan saya, bengkok, lurus itu urusan saya. Begitu saya bengkok daerah ini akan bengkok, begitu saya lurus daerah ini akan lurus. Jadi saya minta semua OPD mulai dari pimpinan sampai PTT screening itu facebook,” tegasnya lagi.
IMS memastikan dalam jangka waktu dua bulan kedepan suplai listrik ke Patani sudah bisa dilakukan. Dan pihak PLN mengatakan bahwa mulai besok tiang listrik sudah didistribusikan, sudah dipindahkan.
Itu artinya mereka serius. “Saya pasang badan, mereka serius tapi kalau masih ada yang main-main, sikat,” tegas Ikram serius.
Malam ini, saya menyatakan sikap agar semua tahu bahwa yang kita bekerja ini tidak pamrih, tidak ada unsur politik apapun dalam diri saya. “Jadi mohon sekali lagi, saya mohon dengan hormat buang di kepala 2024 itu masih jauh. Allah yang menentukan bukan saya, atau siapapun. Tapi saya bisa mengantar orang jadi disini,” tuturnya.
Jangan sampai kita terlena, kita asik berpolitik dalam birokrasi dan kita tidak bisa menikmati hasil dari sumberdaya ini, itu yang saya takutkan.(udy)