TERNATE – Nama 3 anggota DPRD Kota Ternate dirilis KPK belum melaporkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) mereka ke KPK, hal ini disampaikan saat rapat koordinasi Akselerasi Pencegahan Korupsi pada Jumat (23/6/2023) diaula kantor Wali Kota Ternate. Mereka diantaranya Nurlela Syarif, Fachrial Yunus Abbas dan Zaenul Rahman.

Terkait itu, anggota DPRD Kota Ternate Nurlela Syarif dikonfirmasi mengatakan, awalnya LHKPN ini disampaikan namun karena belakang disibukan dengan sejumlah agenda sehingga pihaknya terlambat.

“Iya soal LHKPN memang pertama kami sampaikan, karena begitu padatnya agenda-agenda DPRD dan melayani aspirasi masyarakat Kota Ternate hampir setiap hari laporan masuk ke kami harus turun mulai dari soal perlindungan anak, jaminan kesehatan, soal infrastruktur, kebetulan juga padatnya agenda rapat dan kunjungan daerah termasuk kami juga lagi membangun pondok pesantren” katanya.

“Dimana hibahkan lahan untuk digunakan pembangunan pondok pesantren buat anak-anak tidak mampu putus sekolah dan sering kenakalan remaja narkoba, miras dan pengunaan lem serta perilaku menyimpang, jadi laporan LHKPN tahun 2022 memang kami akui terlambat,” sambung Nella sapaan akrab anggota Komisi III ini.

Meski begitu kata dia, keterlambatan melaporkan LHKPN ini bukan karena kesengajaan tapi karena banyaknya agenda DPRD.

“Karena sekali lagi bukan karena kesengajaan tapi karena padatnya aktivitas yang kami lakukan,” ungkapnya.

Dia menyebut, keterlambatan itu sudah bisa terataso karena pihaknya sudah langsung merespon itu dengan telah melaporkan LHKPN sesuai dengan laporan staf DPRD.

“Per hari ini sesuai laporan dari staf pendamping DPRD Kota Ternate, sudah dilaporkan dan berdasarkan bukti verifikasi SMS bahwa laporan telah berhasil di sampaikan ke situs elhkpn@kpk.go.id dan sesuai keterangan terverifikasi lengkap. InsyaAllah ini jadi perhatian serius tahun-tahun depan kami akan lebih baik,” tegasnya.*
Editor: Hasim Ilyas