DARUBA – Kepala Inspektorat Pulau Morotai, Marwanto P Soekidi, mempertanyakan alasan Polres Pulau Morotai melakukan pemeriksaan terhadap puluhan Kepala Desa (Kades) terkait pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) tahun anggaran 2022-2023. 

Pasalnya, pemeriksaan tersebut tidak pernah dikoordinasikan ke Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). 

Namun ia tetap menyarankan para Kades agar tetap menghormati panggilan Polres selaku aparat penegak hukum.

“(Perintah) tidak memperbolehkan tidak ada. Tapi yang jelas tidak ada aturan yang melarang, hanya memang harus dipastikan pemanggilan itu sebetulnya untuk apa, karena sudah ada MoU, dan itu seharusnya APIP dulu yang bertindak,” jelas Marwanto saat dikonfirmasi Fajarmalut.com, Kamis (3/8/2023). 

Ia pun meminta pihak Kepolisian untuk memperjelas maksud dari pemeriksaan itu.  “Kalau memang ada tindak pidananya, terkait kejadian apa, itu harus jelas,” katanya.