TERNATE – Pembahasan alokasi anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwako) tahun 2024 masih berlangsung antara Pemkot Ternate dengan KPU dan Bawaslu Kota Ternate, meski begitu dapat dipastikan anggaran Pilkada tuntas dibahas pada pekan depan untuk nantinya dilakukan penandatangan NPHD.
Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan, pertemuan bersama dengan KPU dan Bawaslu sudah dilakukan, bahkan usulan anggaran untuk dukungan pelaksaan Pilkada 2024 sudah diterima, dan Pemkot akan berupaya dalam waktu dekat sudah dilakukan penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
“Nilai besarannya nanti akan disepakati, karena dalam penyusunan juga akan dibahas dengan TAPD, kemudian dikonsultasikan dengan Provinsi karena kegiatan itu ada kaitan dengan Pilkada Gubernur,” katanya,pada Jumat (3/10/2023).
Menurut Wali Kota, karena agenda Pilwako bersamaan dengan Pilgub sehingga besaran anggarannya disesuaikan dengan perbandingan Pilkada tahun 2020.
“Kemarin juga saya sudah sampaikan ke KPU dan Sekda, agar angka yang nantinya disepakati disesuaikan dengan kondisi dan kegiatan yang dilakukan, mengingat ada kegiatan yang bersamaan dengan KPU Provinsi,” sebutnya.
Dikatakannya, alokasi anggaran yang nantinya dialokasikan untuk kebutuhan Pilkada, besarannya tidak terlalu signifikan. “Karena ada kegiatan yang tidak dilakukan pernah dikembalikan, kalau seperti itu apalagi ini kegiatan bersama maka pasti lebih turun lagi,” jelasnya.
Dia menegaskan, Pemkot Ternate sangat wajib menyediakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2024. “Saya minta minggu dalam minggu depan sudah diselesaikan,” tegasnya.
Sementara, Ketua KPU Kota Ternate M. Zen A. Karim mengatakan, anggaran yang diajukan KPU Kota Ternate sebesar Rp41 miliar, dan ditetapkan Pemkot Ternate sebesar Rp20 miliar.
Bahkan, usulan ini telah dilakukan pembahasan dengan TAPD pada Jumat (3/10/2023) yang nantinya akan dilakukan dicermati kembali oleh pemerintah atas usulan yang ada, untuk dilakukan finalisasi usulan tersebut antara KPU dengan TAPD.
“Finalisasinya rencana besok (hari ini),” ungkapnya.
Menurut dia, sejauh ini Pemkot Ternate punya respon baik atas usulan dari KPU Kota Ternats tersebut, namun alokasi awal sebesar 20 miliar ini lantaran ada beda persepsi antara Pemkot Ternate dengan Pemprov Malut yang awalnya dianggap alokasi dana pilkada tersebut 50 berbanding 50 namun ternyata Pemprov Malut hanya menganggarkan 5 miliar lebih dari kebutuhan KPU Kota Ternate.
“Jadi pembahasan nanti menyesuaikan dengan kebutuhan KPU untuk dicarikan solusinya,” tandasnya.
Sementara Ketua Bawaslu Kota Ternate Kifli Sahlan mengatakan, berdasarkan hasil rapat bersama dengan KPU dan TAPD, disepakati dalam waktu singkat akan dilakukan finalisasi untuk bisa diketahui besaran anggaran, sehingga paling lambat 10 November sesuai dengan surat Mendagri sudah ada penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
“Usulan yang kami sampaikan itu kurang lebih 12 miliar lebih, nanti dibahas dengan TAPD mana saja yang bisa dikurangi,” tandasnya.*
Editor : Hasim Ilyas