TIDORE – Dalam rangka Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024, Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menggelar Rapat Koordinasi sebagai upaya mewujudkan dan mendorong sinergitas BUMN/BUMD dalam pengelolaan sampah untuk mengimplementasikan pengelolaan sampah melalui Refuse Derived Fuel (RDF) maupun Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP).

Rapat Koordinasi yang berlangsung di gedung ACLC KPK Jakarta Selatan, Senin (6/11/2023) juga diikuti oleh beberapa kepala daerah yang tercantum dalam lampiran undangan, salah satunya Walikota Tidore Kepulauan Capt H. Ali Ibrahim yang mengikuti rapat koordinasi ini secara virtual melalui Zoom Meeting di Room Pullman Hotel, Jakarta Pusat.

Kota Tidore Kepulauan merupakan satu-satunya Kota di Provinsi Maluku Utara yang diundang untuk mengikuti Rapat Koordinasi ini, Karena Kota Tidore Kepulauan sudah melakukan MoU dengan PLTU Tidore terkait penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi sumber energi, tindak lanjut dari MoU tersebut yaitu pembangunan dan pemanfaatan TPST RDF.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring selaku Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Pahala Nainggolan dalam sambutannya menyampaikan, Pengelolaan sampah di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia masih menjadi isu krusial karena belum tertangani dengan baik.

Akibatnya, pengelolaan sampah berakhir dengan pembakaran sampah terbuka hingga timbulan ataupun dibuang bebas yang akan bermuara ke laut.