TERNATE – Perubahan nomenklatur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ke PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah disepakati Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Ternate dengan Pemkot Ternate, kesepakatan ini saat rapat tahap I akhir Ranperda tentang Perubahan Nomenklatur BPRS, yang dipusatkan di meeting room Hotel GAIA pada Senin (23/12/2024) malam yang diikuti Sekda Kota Ternate dan Dirut BPRS.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Ternate Nurlela Syarif mengatakan, dalam rapat tahap satu akhir tersebut ada sejumlah catatan dari DPRD, dimana DPRD berharap BPRS kedepan setelah ada perubahan nomenklatur dari pembiayaan ke perekonomian ada beberapa persoalan yang harus di selesaikan dengan BPD Bank Maluku-Malut.

Sebab kata dia, ada masalah double finance kurang lebih sebanyak 90 debitur meski pangsa pasar keduanya sama yakni ASN.

“Namun kami berharap keduanya bisa dimediasi oleh Pemerintah Kota Ternate, agar sama-sama bisa tumbuh dan berkembang serta bisa dikembangkan. Dalam rapat pak Sekda menyampaikan akan mengoptimalkan fasilitasi tersebut berkaitan terhadap permasalahan double finance yang terjadi,” katanya.

Langkah ini penting untuk dilakukan agar tidak terjadi kredit macet sebesar 15 miliar, karena hal ini juga sudah ada arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar memungkinkan untuk di take over oleh BPRS.

“Kita berharap seluruh perbankan daerah termasuk bank Maluku Malut yang mayoritas sahamnya ada di Maluku, tapi kita pernah melakukan penyertaan modal, dan untuk perubahan nomenklatur kita berharap kedepan BPRS dapat meningkatkan pelayanan dan produk untuk melayani masyarakat Kota Ternate,” harap Nela sapaan akrab politisi NasDem Kota Ternate.

Terpisah, Sekda Kota Ternate Rizal Marsaoly mengatakan, rapat tahap I akhir perubahan nomenklatur PT. BPRS yang semulanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah, perubahan ini sesuai dengan amanat undang-undang dan perubahan nomenklatur jadi bank perekonomian itu lebih pada fungsi yang diberikan.

“Dalam daftar inventarisir masalah itu lebih pada binis plan BPRS kedepan, dengan adanya perubahan nomenklatur ke Bank Perekonomian Rakyat Syariah diharapkan kedepan bisa memainkan segmen ASN sebagai market share terbesar untuk tetap eksis mengelola dana pihak ketiga (DPK) maupun core bisnis lain yang berpotensi menambah pendapatan dan berkontribusi terhadap deviden yang diberikan ke Pemkot setiap tahun,” katanya.

Sekda menyebut, pada tahun 2025 ada sejumlah bisnis plan dari holding company salah satu BUMD milik Pemkot Ternate akan ditutup.

“Misalkan PT. Alga kemudian unit usaha lain kami pastikan akan tutup. Kami tutup dulu dan menghidupkan unit usaha yang berpotensi salah satunya BPRS,” ungkapnya.

Lanjutnya, Pemkot Ternate juga punya tujuan untuk memberikan penyertaan modal kepada unit usaha yang memberikan deviden ke daerah. Sehingga dengan keterbatasan PAD yang ada, maka dari unit usaha ini yang memberikan sumbangsih, dan dari rapat tahap satu akhir itu semua Fraksi di DPRD menyetujui dilakukan perubahan nomenklatur BPRS untuk disahkan jadi Perda.

Sebagai komisioner di BPRS kata Rizal, pihaknya berharap BPRS nantinya jadi cikal bakal lahirnya Bank Maluku Utara kedepan, dengan begitu dukungan semua pihak sangat diharapkan sehingga Bank BPRS ketika sudah likiuditas (kemampuan untuk memenuhi kewajiban), kemampuan Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian, Non Performing Loan (NPL) sudah bagus begitu juga dengan Loan to Deposit Ratio,  maka Kota Ternate memiliki bank yang tingkat likiuditasnya dapat memenuhi standar dari sebuah bank.

Bahkan lanjut Rizal, yang membedakan BPRS sebelumnya dengan perubahan nomenklatur ini yakni akan dibuatkan nomenklatur yang nantinya melakukan pembiayaan terhadap UMKM, bahkan Pemkot juga akan memfasilitasi permodalan pelaku UMKM melalui Bank Perekonomian Rakyat Syariah di Kota Ternate, dengan agunan yang kecil sehingga pelaku usaha tersebut dapat dimudahkan dalam berusaha.*
Editor : Hasim Ilyas