Jaidi Abdul Gani Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Jayabaya.
Sebuah tulisan kecil di media sosial, ‘saya berharap negeri ku Maluku Utara bangkit mengejar ketertinggalan selama di janjikan oleh penguasa dari periode ke periode. Maluku utara taman safarinya indonesia timur ibarat seorang gadis perawan belum di sentuh.
Gadis perawan belum di sentuh maka kemungkinan banyak yang datang untuk mengikapnya. Pemerintah tampaknya selalu punya jawaban merespon dinamika dan dialektika warganya dalam kecaman industrialisasi di sahkan lewat meja bundar pemerintah pusat dan daerah.Polemik mengenai tenaga asing (China) berbondong masuk provinsi maluku utara sampai di Obi sala satu kabupaten di maluku utara di kibarnya bendera Chaina, enta apa mutif tersebut. Negeri ini di gadaikan rakyat menjerit penguasa makmur.
Negeri seolah-olah di wayangkan perseteruan antara Gubernur dan wakil Gubernur, rakyat bingun apah yang menimpah negeri ini sehingga pemimpin kami saling menyalakan. Alih-alih memantik sikap positif pemimpin kami dengan argumentasinya. Kasus buru yang di penjarakan pt iwip bagian dari kelemaan pemerintah untuk melindungi rakyat, terbaca dan terkesan bahwa negeri suda di kuasai pihak asing dan penguasa menjadi antek kapitalis bersekongkolan. Dalam jamuan ekonomi dan industrialisasi.
Dari kontradiksi dalam mendamaikan sebuah keadilan untuk mengabdi pada rakyat, letak alasan mengapa pemerintah tidak menjamin dan selalu membuat kebijakan yang sensitif dan berbahaya, terjadi bukan sebagai pelindung rakyat namun sebagai pro penindasan. Kasus kedua: Ruslan Buton antara kebenaran dan kezoliman terjadi di menimpah dirinya, mengencam apakah kebenaran realitas PKI turun gunung bagian dari upaya pihak tertentu untuk sengajah mengalikan isu agar hal ini di anggap tidak benar oleh khalayak.
‘Pandemi & pesan politik’
Covid-19 menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah, belum lagi penerapan demi aturan untuk mencegah tersebarnya virus corona. Di lain sisih kesempatan tersebut pihak-pihak tertentu memanfaatkan dengan pesan politik Branding. Social “Political” Branding: dimana sebuah merek dagang atau politik yang diterima juga bermanfaat sosial, mengikat kesadaran publik tentang merek tersebut. Atau sosial brand merupakan pembentukan identitas identifikasi. Positioning adalah satu kata yang hilir mudik di kelas marketing.
“Batu Longsor”
Pada zaman moderen perubahan terjadi signifikan corona menghantam seluk beluk kehidupan berubah drastis. Sebuah perubahan peristiwa selalu untuk yang lebih baik, saatnya kita berada di ujung perpisahan dari peralihan zaman memasuki pos moderen. Tetapi jika pada masa-masa seperti sekarang kebutuhan adalah yang terbesar, surga terbuka dan menyalakan apinya pada orang-orang yang telah kehilangan. Persoalan-persoalan sosial dan politik memberikan kesan ini pertama.
Halaman-Halaman depan surat kabar yang pertama kali tampak aneh dan vulgar tentang buru kasar dan masa depan istri serta anaknya yang nasib malang. Surat kabar mengingatkan kembali tempat mencari hidup dan kecenderungan cara berjalan dengan angkuh, sekarang menjadi sebuah ancaman yang reil.
“Konsistensi dan konsekuensi”
Sejak kasus covid-19 menyebar di indonesia, pemerintah seperti belum menemukan pola komunikasi publik, pemerintah dan politik yang bisa di jadikan acuan bagi tiap jajaranya untuk mengkomunikasikan problem dan kehadiran virus ini.
Itu sebabnya pasca di umumkan dua pasien positif corona, bukan simpati dan empati yang diterima pasien, melainkan boullying yang menganggap virus itu sebagai aib. Demikian juga soal sosial distancing dan physical distancing. Imbauan itu terasa kembali menjadi pesan politik yang sia sia kerena publik di himbau untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pemerintah cenderung telalu pelan dan lunak mengambil langka dan kebijakan antara pesan yang satu dengan pesan yang lain. Tidak nyambung tidak konsisten baik kebijakan maupun cara untuk melaksanakannya bagi publik.(*)