DARUBA – DPRD Kabupaten Pulau Morotai melalui Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan evaluasi terbuka terhadap kebijakan pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua – Rio Kristian Pawane dalam 100 hari kerjanya.
Catatan ini, bagi PSI, menjadi refleksi kritis atas arah pengelolaan birokrasi, pelayanan publik, dan pemanfaatan anggaran daerah.
Dalam pandangan PSI, terdapat sejumlah persoalan mendesak yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Salah satu masalah yang disoroti adalah pemberhentian sementara 11 Kepala Desa (Kades) tanpa adanya penjelasan terbuka mengenai prosedur evaluasi dan dasar hukumnya.
Selain itu, mutasi besar-besaran ASN dan aparat desa juga memunculkan dugaan PSI adanya intervensi kepentingan politik pasca Pilkada.
“Kami menilai langkah-langkah ini belum didasarkan pada mekanisme yang objektif dan akuntabel. Baik mutasi ASN maupun pemberhentian Kades, yang mana harus dilakukan dengan menghormati prinsip meritokrasi dan hukum yang berlaku. Jika tidak, ini akan mencederai semangat reformasi birokrasi,” tegas Erwin Susanto salah satu anggota Fraksi PSI yang juga selaku Wakil Ketua I DPRD Pulau Morotai dalam konferensi pers, Selasa (10/6/2025).
Selain itu, khusus di sektor pendidikan, Ketua Fraksi PSI Serly Djaena, juga menyoroti arah kebijakan beasiswa mahasiswa Morotai yang meski tetap dianggarkan dalam APBD 2025, namun hanya difokuskan untuk mahasiswa Universitas Pasifik (UNIPAS) Morotai.
Dikatakan, Fraksi PSI memang sangat mendukung pengembangan kampus lokal, tapi jangan dengan cara mengorbankan akses pendidikan mahasiswa Morotai yang berkuliah di luar daerah. Pendidikan adalah hak semua anak Morotai, bukan hanya yang kuliah di UNIPAS.
“Pemda Morotai seharusnya memprioritaskan pendidikan dan tidak ragu untuk berinvestasi di bidang tersebut, pengeluaran untuk pendidikan harus dipandang sebagai investasi masa depan, karena efisiensi anggaran tidak harus di pangkas di bidang pendidikan,” cetus Serly.
Fraksi PSI, lanjut Serly, juga menyoroti tunggakan pembayaran iuran BPJS dan gaji tenaga kesehatan yang belum diselesaikan oleh Pemerintah Daerah.
“Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka pelayanan kesehatan di Morotai bisa terganggu. Para tenaga kesehatan adalah garda depan yang harus diberi kepastian dan penghargaan,” tukasnya.
Disamping itu, PSI juga memberikan apresiasi atas pencapaian Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak 8 kali berturut-turut. Hal ini mencerminkan komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel.
“Kami mengapresiasi capaian opini WTP delapan kali berturut-turut sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan. Ini adalah pencapaian yang patut dipertahankan dan terus diperkuat,” tambah Sekretaris PSI, Rifai Malase.
Dari serangkaian masalah tersebut, Fraksi PSI secara resmi mengeluarkan Rekomendasi dengan tiga poin penting terhadap pemerintahan Rusli-Rio.
Tiga poin dimaksud yaitu Tinjau ulang pemberhentian sementara kepala desa secara terbuka dan berdasarkan hukum yang berlaku serta Evaluasi mutasi ASN dan aparat desa agar tidak mencederai sistem birokrasi profesional.
Kedua, kembalikan akses beasiswa bagi seluruh mahasiswa Morotai, baik di dalam maupun luar daerah. Dan poin ketiga, selesaikan tunggakan iuran BPJS dan gaji tenaga kesehatan secepatnya.
“Fraksi PSI berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif dan transparan. Pemerintahan yang berpihak pada rakyat harus dimulai dari kebijakan yang adil, terbuka, dan pro-pelayanan publik,” tutup Ketua Fraksi, Serly Djaena. (fay)