JAILOLO – Sentrum Mahasiswa Indonesia (Semaindo) Halmahera Barat DKI Jakarta mendesak aparat penegak hukum melakukan audit terbuka terhadap anggaran pengusulan Kapitan Banau sebagai Pahlawan Nasional.

Desakan ini muncul setelah nama Kapitan Banau Bin Alum gagal masuk daftar usulan pemerintah pusat tahun ini.

Ketua Semaindo Halbar DKI Jakarta, Sahrir Jamsin, kepada Fajar Malut, Minggu (26/10/2026), mengatakan, kegagalan tersebut akibat kurangnya keseriusan Pemda Halbar.

 “Kegagalan ini bukan karena Banau tidak layak, tetapi karena pemerintah daerah malas bekerja dan menjadikan Banau sekadar bahan seremonial tahunan,” tegasnya.

Kapitan Banau dikenal sebagai pejuang asal Jailolo yang memimpin perlawanan terhadap Belanda pada 1914. Namanya diabadikan sebagai Batalyon Infanteri 732/Banau di bawah Kodam XVI/Pattimura, namun belum diakui negara sebagai Pahlawan Nasional.

Menurut Sahrir, Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) yang dibentuk sejak lama tidak menunjukkan hasil nyata. Ia juga menyoroti ketertutupan Pemda soal penggunaan anggaran pengusulan Banau yang setiap tahun dianggarkan tanpa hasil konkret.

“Bupati harus membuka audit publik agar rakyat tahu ke mana uang itu mengalir. Jangan-jangan hanya habis untuk rapat dan foto seremonial,” tandasnya.

Sahrir juga mengingatkan, jika aspirasi masyarakat terus diabaikan, mereka akan terus melakukan aksi nyata.  “Kalau pemerintah terus menutup telinga, kami akan memboikot seluruh aktivitas pertambangan di Halbar. Tanah Banau bukan untuk dijarah,” tegasnya, seraya menegaskan, Banau berjuang dengan darah, Pemda berjuang dengan janji kosong. (ais)