TERNATE – Seluruh Lurah dalam wilayah Kota Ternate yang dikunjungi Komisi I DPRD Kota Ternate, meminta dalam penyesuaian anggaran yang dilakukan saat ini, operasional kelurahan yang ada di DPPK tidak boleh dihapus, termasuk anggaran PKK di 7 kelurahan yang sudah mengikuti lomba, sebab kelurahan sudah berhutang.

Mereka juga minta TPP yang telah dianggarkan agar tidak dihapus juga, bahkan Lurah di satu kecamatan mengancam jika operasional kelurahan yang melekat di DPPK dihapus, pelayanan diboikot.
Hal ini disampaikan anggota Komisi I DPRD Kota Ternate Yamin Rusli. Menurut Yamin, dalam kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi I ke kecamatan Ternate Tengah, Ternate Utara, Ternate Selatan, Pulau Ternate dan Ternate Barat, mereka bertemu dengan lurah dalam kecamatan tersebut.

Ada aspirasi yang disampaikan oleh Lurah ke Komisi I dalam melakukan penyesuaian anggaran yang saat ini tengah terjadi, mempertimbangan dua hal yakni DPPK dan TPP. “Untuk DPPK ini kalau ada kebijakan di hapus, maka harus dilihat per item kegiatan, tunjangan LPM tidak boleh dihapus, karena tunjangan LPM itu setiap tahun baru mereka terima, sedangkan RT/RW tiap bulan,” katanya Kamis (25/6).
Menurut dia, jika tunjangan LPM dihapus, maka sama saja dengan dizalimi, selain itu PKK kalau di 78 kelurahan dihapus harus mempertimbangan 7 kelurahan yang telah melaksanakan lomba PKK.

“Karena mereka sudah berhutang, lomba itu dilaksanakan sebelum pencairan DPPK,” ungkapnya.
Selain itu, kata Yamin, biaya operasional kelurahan juga tidak boleh dihapus, sebab jika hal itu dihapus, maka bagaimana Lurah harus membayar operasional di kelurahan, dan aspirasi ini disampaikan oleh Lurah di kecamatan.

“Bahkan ada kecamatan yang seluruh lurah nya mereka kompak, kalau misalkan DPPK dalam hal ini operasional kelurahan itu di hapus, mereka akan memboikot pelayanan, karena ujung tombak ini ada di kelurahan,” tandasnya.
Dikatakannya, lurah juga menyampaikan aspirasi mereka berkaitan dengan TPP, dimana TPP tidak boleh dihapus. Untuk itu setelah kunjungan ini pihaknya akan menyampaikan ke pimpinan DPRD agar melakukan rapat bersama antara Banggar dengan TAPD. “ Itu disampaikan oleh Lurah yang kita kunjungi, jadi operasional tidak boleh dihapus dan PKK di 7 kelurahan tolong dipertimbangkan dan tidak boleh dihapus,” kata dia.(cim)