​TERNATE – Pemerintah Kota Ternate tengah melakukan langkah besar dalam pembenahan administrasi bantuan sosial (bansos). Bekerja sama dengan pemerintah pusat, Pemkot Ternate kini memulai proses validasi data penerima bantuan yang beralih ke sistem digital.

​Untuk memastikan teknis pelaksanaannya pada Rabu (29/4/2026) Pemkot Ternate melakukan rapat tim pusat digitalisasi bantuan sosial, yang dipusatkan di kantor Bappelitbangda Kota Ternate, yang dihadiri Kepala Bank Indonesia, akademisi, OPD teknis dan instansi vertikal.

Langkah ini diawali dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para agen pendamping yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Maluku Utara. Dengan melibatkan kurang lebih sebanyak 150 agen pendamping disiapkan untuk membantu warga dalam proses transisi digital ini.

​Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan, program ini merupakan bagian dari pilot project yang dilakukan di 42 daerah di Indonesia, termasuk Kota Ternate. Fokus utamanya adalah memperbaiki akurasi data agar bantuan sosial tepat sasaran.

​”Perbaikan data ini bersifat digital. Kita ingin memastikan orang yang semestinya menerima bantuan terdata dengan benar. Sebaliknya, mereka yang sudah tidak berhak misalnya karena sudah meninggal dunia, akan dieliminasi oleh sistem secara otomatis,” kata Wali Kota pada Rabu (29/4/2026).

​Menurut Wali Kota, berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 60.604 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di delapan kecamatan di Kota Ternate yang akan divalidasi. Dimana, validasi ini menggunakan data kependudukan semester dua tahun 2025.

Wali Kota juga menekankan, agar warga tidak perlu khawatir jika tidak memiliki perangkat smartphone Android. Sebab para agen yang telah dilatih akan turun langsung mendampingi warga.

“Aparat kelurahan dan RT dilibatkan penuh untuk memastikan data di lapangan akurat dan meminimalisir polemik penghapusan data sepihak. Kedepannya, sistem ini akan terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD),” ungkapnya.

Dikatakan Wali Kota, program bansos yang telah divalidasi ini rencananya akan diluncurkan atau dicek langsung oleh Presiden pada bulan Oktober mendatang. Sementara, bantuan yang disalurkan nantinya bisa berupa barang maupun uang tunai, namun semuanya tergantung pada kebijakan teknis yang ditetapkan.

“Intinya pemerintah kota siap. Karena kami dibantu tim gugus tugas yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) untuk memastikan seluruh proses validasi ini berjalan lancar sebelum tenggat waktu yang ditentukan,” terangnya.

Wali Kota menyebut, dalam rapat tersebut pihaknya menyarankan ke pemerintah pusat, agar memberikan perhatian kepada daerah yang terdampak bencana. Dimana dia menyarankan, seluruh warga yang terdampak jadi prioritas untuk diberikan bansos sampai masa recovery selama 2 tahun.

“Alasan sederhana karena warga yang mengalami bencana tidak bisa beraktifitas secara normal, sehingga mereka harus diberikan perhatian untuk mendapat bansos selama paling lambat 2 tahun, setelah itu baru di validasi kembali datanya dan saran itu mendapat respon positif dari pemerintah pusat,” tutup Wali Kota.*
Editor: Hasim Ilyas