TERNATE – Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Ternate, Senin (15/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan berbagai tuntutan yang berkaitan dengan persoalan daerah maupun kebijakan pemerintah pusat.

Massa aksi menyoroti persoalan distribusi dan kuota BBM subsidi di Maluku Utara. Mereka meminta pemerintah membuka transparansi kuota BBM subsidi serta mengambil langkah tegas terhadap dugaan praktik mafia BBM yang dinilai merugikan masyarakat.

Selain itu, demonstran juga menuntut penambahan ambulans laut untuk melayani masyarakat di tiga pulau terluar Kota Ternate yang dinilai masih mengalami keterbatasan akses layanan kesehatan.

Di sektor pertambangan, massa meminta pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah serta mengembalikan kewenangan pengelolaan IUP kepada pemerintah daerah.

Massa juga mendesak revisi Undang-Undang Peradilan Militer, perlindungan terhadap masyarakat Tobelo Dalam, serta penyesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) nasional, provinsi, dan kabupaten.

Tak hanya itu, demonstran turut menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan revisi Undang-Undang Polri.

Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat kepolisian. Massa secara bergantian menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka di depan Kantor Wali Kota Ternate.(cr-02)