TERNATE — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate menggelar rapat koordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rapat yang digelar pada Selasa (2/6/2026) untuk pembahasan dan evaluasi pada sektor pendapatan daerah guna memastikan target yang telah ditetapkan dapat terealisasi secara optimal hingga akhir tahun anggaran.
Kepala Bappelitbangda Kota Ternate Thamrin Marsaoly mengatakan, rapat ini sebagai bentuk fungsi kontrol dari DPRD, dimana pada rapat ini juga menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang mengelola pendapatan. Di antaranya adalah Kepala Bappelitbangda, BP2RD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), serta Dinas Perhubungan.
Menurutnya, dalam rapat tersebut, kedua belah pihak saling memberikan masukan penting. Salah satu yang dibahas adalah upaya bersama untuk mendorong peningkatan estimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan mencapai Rp159 miliar pada tahun ini.
Dimana, beberapa pos pendapatan baru dan potensial yang diyakini mampu mendongkrak PAD antara lain optimalisasi objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Kemudian, memaksimalkan Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta penerapan Peraturan Daerah (Perda) baru terkait pajak sarang burung walet.
“DPRD juga menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat mengenai kewajiban pajak ini demi meningkatkan kesadaran warga,” terangnya.
Dikatakannya, berdasarkan laporan per 1 Juni, realisasi sektor pajak menunjukkan tren yang sangat positif dengan capaian mencapai 54%. Namun, performa berbeda ditunjukkan oleh sektor retribusi daerah yang dinilai masih lemah, karena baru terealisasi sekitar 27% hingga 30%.
Untuk mendongkrak sektor retribusi, dalam rapat tersebut pemerintah menyampaikan akan menggenjot kinerja empat OPD pengelola utama, yaitu Dinas Pasar, Dinas Perhubungan (mengelola 3 sektor retribusi) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Sebab kata Thamrin, jika sektor retribusi ini dapat dipacu hingga menyumbang kisaran Rp40-an miliar, maka hal tersebut akan sangat membantu pembiayaan anggaran Pemerintah Kota di akhir tahun.
Untuk menyikapi kondisi keuangan daerah yang sedang tidak sehat akibat adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), TAPD tengah merancang dua skema penyelamatan anggaran. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah efisiensi biaya operasional kantor di 41 OPD.
Sebagai contoh, penerapan kebijakan Work From Home (WFH) dalam satu hari terbukti mampu memangkas biaya listrik secara signifikan.
“Di salah satu OPD seperti Bappeda, biaya listrik yang biasanya mencapai Rp13 hingga Rp14 juta per bulan, dapat ditekan hingga hanya menjadi Rp9 juta setelah efisiensi,” terangnya.
Dikatakan Thamrin, melalui langkah-langkah strategis ini, pemerintah daerah optimistis stabilitas keuangan kota dapat tetap terjaga dengan baik di tengah keterbatasan anggaran yang ada.*
Editor : Hasim Ilyas