​TERNATE — Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) difokuskan pada sinkronisasi program dan kegiatan antar tahapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang wajib termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), demikian disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate Muzakir Gamgulu, pada Senin (27/7/2026).

​Muzakir mengatakan, rapat mengidentifikasi permasalahan terkait anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun bagian, dengan penekanan pada penciptaan pagu yang efektif dan fleksibel terhadap perubahan.

​”Program dan kegiatan yang disusun harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta janji politik Walikota, dengan tetap memperhatikan ketentuan fiskal daerah dan nasional dalam rancangan peraturan APBD,” katanya.

​Menurutnya, program prioritas ketenagakerjaan juga menjadi salah satu indikator yang dibahas, sebagai bentuk penekanan, program prioritas diarahkan pada penurunan angka pengangguran.

“Contoh konkret yang didorong adalah penambahan anggaran pada kursus alat berat di Dinas Tenaga Kerja. Langkah ini dinilai efektif karena peserta dapat langsung terserap dan dilatih melalui kerja sama langsung dengan perusahaan tambang dan industri besar,” terangnya.
​
Jika mengacu pada hasil rapat kata Muzakir, seluruh program dan kegiatan yang ada di RKPD, termasuk dari berbagai kepala bagian dan sektor pemerintahan, diadopsi langsung ke dalam KUA-PPAS guna menyelaraskan penanganan berbagai isu strategis termasuk pelayanan publik dan evaluasi fiskal daerah.
​
“Rapat pembahasan ini akan dilanjutkan kembali dengan melibatkan sisa sekretariat daerah serta kecamatan terkait guna merampungkan seluruh dokumen anggaran secara menyeluruh,” tandasnya.*
Editor : Hasim Ilyas