TERNATE — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah untuk memprioritaskan alokasi anggaran belanja wajib (mandatory spending). Hal ini dinilai krusial guna menjamin pemenuhan hak-hak pegawai serta kewajiban dasar pemerintah kepada masyarakat.
Ketua DPRD Kota Ternate Rusdi A. Im menegaskan, anggaran wajib yang bersumber dari dana transfer harus menjadi prioritas utama pengelolaan keuangan daerah.
“Hak-hak pegawai dan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah itu sifatnya wajib, sehingga harus didahulukan,” katanya, pada Selasa (4/8/2026).
Rusdi juga menyoroti, kendala keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), baik dari pemerintah pusat maupun DBH tingkat provinsi. Keterlambatan DBH ini dinilai sebagai permasalahan klasik yang terus berulang setiap tahunnya.
Terkait DBH Provinsi, DPRD mengungkapkan hingga saat ini belum ada kepastian mengenai Surat Keputusan (SK) Gubernur. Padahal, potensi dana yang bersumber dari DBH Provinsi diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.
“Jika SK yang dikeluarkan nominalnya tidak proporsional, tentu akan menyulitkan. Kami berharap dana-dana tersebut dapat dimaksimalkan untuk menutupi kebutuhan wajib daerah lainnya,” tambahnya.
Selain masalah dana transfer, kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) turut menjadi sorotan. DPRD menilai capaian target PAD sejauh ini belum optimal, khususnya pada sektor-sektor potensial seperti Perhubungan dan Perindustrian/Perdagangan (Perindag).
Guna mengatasi kebocoran dan meningkatkan transparansi, DPRD telah berulang kali mendesak pemerintah untuk melakukan transformasi sistem pengelolaan PAD dari manual ke sistem digitalisasi.
“Solusi sudah sering ditawarkan, salah satunya dengan digitalisasi agar tidak ada kebocoran target PAD. Sekarang tinggal menunggu keseriusan dan niat pemerintah daerah untuk merealisasikannya,” tegasnya.
DPRD berharap dengan adanya komitmen kuat dan langkah nyata dari pemerintah daerah, target-target pencapaian PAD dapat terealisasi secara maksimal demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.*
Editor : Hasim Ilyas