​DPRD dan Pemkot Ternate Resmi Teken KUA-PPAS APBD 2027
​TERNATE — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate bersama Pemerintah Kota Ternate secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

Penandatanganan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan ke-III Tahun Sidang 2026 yang digelar di Gedung DPRD Kota Ternate, pada Kamis (20/8/2026).

Rapat Paripurna dipimpin dan dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. Im, rapat tersebut turut dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat serta Lurah.

Dalam pengantarnya, Ketua DPRD Kota Ternate menyampaikan bahwa penyusunan dan penandatanganan KUA-PPAS 2027 telah melalui serangkaian proses pembahasan yang mendalam. Pembahasan dilakukan mulai dari tingkat internal komisi, rapat kerja komisi bersama OPD mitra, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam rapat konsultasi, hingga pembahasan final antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

​”Rapat hari ini merupakan wujud dari kerja-kerja DPRD dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2027. Dengan demikian, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran telah ditetapkan menjadi Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara telah ditetapkan menjadi Prioritas Plafon Anggaran APBD Tahun Anggaran 2027,” ucap Rusdi.

Ketua DPRD menegaskan, dokumen KUA memuat arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, sedangkan PPAS menjadi patokan batas maksimal anggaran bagi setiap Perangkat Daerah. Ia berharap hasil kesepakatan bersama ini dapat menjadi acuan yang kokoh dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
​
“Kami berharap kesepakatan bersama ini menjadi landasan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 yang aspiratif karena mendengar suara rakyat, realistis karena disusun sesuai kemampuan daerah, dan adaptif karena mampu menjawab tantangan serta dinamika pembangunan,” tegasnya.
​
Selain fokus pada agenda penetapan anggaran, DPRD Kota Ternate dalam sidang paripurna tersebut juga menyampaikan rasa belasungkawa dan duka cita yang mendalam atas musibah yang dialami oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta mendoakan ketabahan bagi para korban.
​
Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini, tahap selanjutnya bagi Pemkot Ternate adalah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di tingkat OPD sebagai dasar penyusunan RAPBD 2027.

Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan, Pemerintah Daerah saat ini terus mematangkan proses penyusunan rencana anggaran daerah. Tahapan perencanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan data dan alur regulasi yang berlaku.
​
Dikatakannya, proses ini diawali dengan penetapan plafon prioritas anggaran yang nantinya menjadi acuan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Plafon tersebut disusun untuk memastikan alokasi anggaran tepat sasaran dan sesuai dengan arah pembangunan daerah.
​
“Setelah penyusunan dan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) selesai, langkah selanjutnya adalah penyampaian pagu indikatif anggaran kepada seluruh OPD. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memiliki peran vital dalam mengawal dan menyampaikan tahapan ini,” ungkapnya, usai paripurna.

​Selanjutnya, TAPD akan menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2027 untuk dibahas lebih lanjut bersama DPRD hingga ditetapkan menjadi APBD resmi.*
Editor : Hasim Ilyas