DARUBA – PB-Hippmamoro (Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Morotai) dalam waktu dekat akan menggelar aksi unjuk rasa, di kantor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Kejati (Kejaksaan Tinggi) Provinsi Malut (Maluku Utara).

Aksi tersebut untuk mendesak BPK dan Kejati Malut segera mengusut parkiran dana BUMDes 2017-2018 sebesar Rp 19 miliar yang sudah tiga tahun mengendap di sejumlah bank di Kabupaten Pulau Morotai.

Sikap PB-Hippmamoro ini lantaran merasa tidak puas dengan penjelasan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulau Morotai, Alexsander Wermasubun saat hearing di gedung DPRD Kabupaten Morotai, Selasa (14/7). “Sementara kita masih mengumpulkan data agar akurat, kalau sudah tuntas maka kita melakukan aksi kembali di  kantor BPK dan Kejati, di  Ternate,” ungkap Ketua PB-Hippmamoro, Rijal Popa kepada wartawan, Rabu (15/7).

Aksi yang digelarnya nanti, kata Rijal, adalah aksi besar-besaran dengan menurunkan semua mahasiswa Morotai yang tergabung dalam PB-Hippmamoro.

Karena ini menyangkut kepentingan seluruh masyarakat Morotai. Desakan kita yaitu BPK dan Kejati segera audit anggaran BUMDes 2017 sampai 2019, karena diduga terjadi penyelewengan administrasi.

Dalam hearing terbuka yang digelar DPRD, PB-Hippmamoro dan DPMD, terkuak bahwa anggaran DD (Dana Desa) untuk BUMDes di 86 Desa di wilayah Kabupaten  Pulau Morotai tahun 2017-2018 saat ini masih terparkir sebesar Rp 19 miliar di sejumlah bank di Kabupaten  Pulau Morotai.

Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa beralasan anggaran tersebut sengaja belum dicairkan, karena masih melakukan penguatan sumber daya manusia pengurus BUMDes. Namun yang menjadi sorotan DPRD maupun PB-Hippmamoro, bahwa terdapat dugaan adanya laporan pertanggungjawaban fiktif anggaran BUMDes tahun 2017 sehingga dana tersebut bisa tersalur hingga tahun 2018 sampai tahun 2019. (fay)