TIDORE – Kondisi bangsa Indonesia yang diklaim sejumlah kelompok untuk mendorong wacana pembentukan Negara Federal atau referendum dengan menyeret simbol Kesultanan Tidore, dibantah dengan tegas.

Pihak Kesultanan Tidore melalui perangkat bobato adat yang dipimpin Perdana Menteri Kesultanan Tidore, Ishak Naser, kembali angkat bicara.

Menurut Ishak, sampai saat ini, tidak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan Sultan Tidore, H. Husain Alting Sjah, untuk mendukung Pembentukan Negara Federal atau Referendum. Melainkan sebatas meminta agar wacana tersebut perlu dikaji.

“Sikap Kesultanan Tidore jelas tidak memberikan pernyataan apapun terkait issue federal atau ajakan untuk melakukan Referendum,” tegas Jojau Kesultanan Tidore, Ishak Naser.

Kendati demikian, jika terdapat wacana yang berkembang melalui platform media sosial atau diskusi-diskusi dan dialog publik, pihak Kesultanan Tidore tetap menghargai setiap pendapat yang berkembang saat ini. Akan tetapi, secara kelembagaan, Kesultanan Tidore tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal pembentukan Negara Federal atau Referendum.

Yang dilakukan oleh Kesultanan Tidore, adalah sebatas mengusulkan dan meminta kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan rasa keadilan terhadap Daerah-Daerah, khusunya wilayah Kesultanan Tidore, yang meliputi Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur terkait kebijakan pemangkasan Dana Transfer Ke Daerah (TKD).

“Kami meminta keadilan kepada Pemerintah pusat, sehingga daerah-daerah yang ada di wilayah Kesultanan Tidore dapat melaksanakan pembangunan sebagaimana biasanya,” tuturnya.

Jojau Kesultanan Tidore, juga meminta kepada semua pihak yang tidak diberikan kuasa atau tidak memangku jabatan dalam struktur Kesultanan Tidore untuk tidak berbicara atas nama Kesultanan. (Ute)