TERNATE – Dinas Kesehatan Kota Ternate bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (FKM UNAIR) melaksanakan kegiatan Diseminasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Ternate Tahun 2027 di Hotel Emerald Ternate, pada Senin (14/9/2029). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan Kota Ternate Tahun 2026 sekaligus menjadi agenda pemantapan sebelum penyampaian laporan akhir hasil pendampingan kepada Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan RI.
Kegiatan dihadiri sekitar 30 peserta dari berbagai unsur, termasuk pejabat di Dinas Kesehatan Kota Ternate, puskesmas di wilayah Kota Ternate, RSUD Kota Ternate, dan OPD lintas sektor seperti Dinas Sosial, Bappelitbang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas), dan Instalasi Farmasi. Keterlibatan berbagai unsur tersebut mencerminkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan pembangunan kesehatan daerah.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, dr. Fathiyah Suma, M.Kes. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Guru Besar sekaligus Dekan FKM UNAIR, Prof. Ratna Dwi Wulandari, S.KM., M.Kes.
Ketua Tim Pendamping FKM UNAIR, Dr. Ernawaty, drg., M.Kes., menyampaikan topik mengenai penguatan tata kelola perencanaan kesehatan berdasarkan proses pendampingan penyusunan Renja yang telah dilaksanakan. Pembahasan mencakup pelaksanaan dan capaian pendampingan, hasil penelaahan dokumen perencanaan, temuan selama proses pendampingan, serta rekomendasi untuk memperkuat proses perencanaan kesehatan di Kota Ternate.
Dr. Ernawaty menegaskan pentingnya menempatkan perencanaan kesehatan sebagai bagian yang saling berkaitan dengan sektor lainnya. Pembangunan kesehatan tidak dapat berjalan secara terpisah, sehingga diperlukan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor agar perencanaan mampu merespons persoalan kesehatan secara lebih komprehensif sekaligus mendukung prioritas pembangunan daerah.
Selanjutnya, Prof. Ratna Dwi Wulandari menyampaikan topik mengenai penguatan keberlanjutan perencanaan pembangunan kesehatan. Salah satu hal yang ditekankan adalah pentingnya memulai perencanaan berbasis penyelesaian masalah, bukan semata-mata dari pilihan program atau menu perencanaan yang tersedia dalam sistem perencanaan seperti SIPD.
Pendekatan tersebut dapat diterapkan sejak tingkat puskesmas melalui forum mini lokakarya yang dilaksanakan setiap bulan. Forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi, membahas kebutuhan intervensi, serta menjadikan hasil pembahasan sebagai dasar dalam proses perencanaan. Dengan demikian, perencanaan dapat berangkat dari kebutuhan dan permasalahan nyata di lapangan sebelum diterjemahkan ke dalam program dan penganggaran.
Pendekatan berbasis masalah di tingkat layanan juga diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antara perencanaan di puskesmas dengan perencanaan pada tingkat Dinas Kesehatan. Permasalahan yang teridentifikasi di lapangan dapat menjadi masukan dalam penajaman prioritas, indikator, serta intervensi pembangunan kesehatan daerah.
Selain pemaparan dari kedua narasumber, kegiatan juga diisi dengan paparan dari perwakilan tim perencana Dinas Kesehatan Kota Ternate, Muhammad Asri, S.KM. Dalam paparannya, Asrie menjelaskan indikator-indikator yang tercantum dalam Renja dengan mengacu pada cascading yang telah disusun. Paparan tersebut menjadi bagian dari proses pemantapan keterkaitan indikator dalam dokumen Renja dengan kerangka kinerja yang telah ditetapkan.
Salah satu capaian yang disampaikan dalam kegiatan adalah peningkatan hasil sinkronisasi indikator Renja. Berdasarkan hasil pendampingan, nilai sinkronisasi indikator Renja telah mencapai 100 persen, meningkat dari laporan antara pada Juli 2026 yang sebelumnya berada pada angka 94 persen.
Capaian tersebut menjadi salah satu hasil penting dalam rangkaian pendampingan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Ternate Tahun 2027. Kegiatan diseminasi sekaligus menjadi ruang untuk mengonsolidasikan hasil pendampingan, memperoleh masukan dari pemangku kepentingan, dan memantapkan dokumen sebelum penyampaian laporan akhir kepada Kementerian Kesehatan.
Melalui kegiatan ini, penguatan perencanaan kesehatan diarahkan tidak hanya pada kesesuaian dan sinkronisasi dokumen, tetapi juga pada penguatan proses perencanaan yang berangkat dari persoalan nyata, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta terhubung dengan proses penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan kesehatan Kota Ternate yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berkelanjutan.*