TIDORE – Perubahan kebijakan fiskal nasional, penyesuaian transfer ke daerah, serta kebutuhan pembiayaan pelayanan dasar mengharuskan Pemerintah Kota Tidore melakukan penyesuaian secara cermat dan terukur.
Pengelolaan fiskal harus berprinsip kehati-hatian, prioritas, dan keberlanjutan. Efisiensi fiskal tidak boleh dimaknai hanya sebagai pengurangan belanja, melainkan harus dipahami sebagai kemampuan pemerintah daerah menghasilkan manfaat dan keluaran pembangunan yang lebih optimal dengan sumber daya yang tersedia.
“Penghematan tidak boleh mengurangi substansi pelayanan dasar maupun menghambat pencapaian indikator pembangunan,” ujar Wali Kota, Muhammad Sinen, dalam Rapat Pripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) Kota Tidore Tahun Anggaran 2026. Rabu, (16/9/26).
Wali Kota lantas memberikan penegasan keras, kepada seluruh OPD dilingkup Pemerintah Kota Tidore untuk tidak boleh melaksanakan program tanpa perencanaan yang memadai dan tidak boleh ada anggaran digunakan tanpa ukuran kinerja yang jelas.
“Belanja daerah yang tidak memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan agar segera ditiadakan. Setiap pimpinan OPD harus memastikan anggarannya menghasilkan output dan outcome yang dapat diukur dan di pertanggungjawabkan,” tegas Wali Kota.
Orang nomor satu di lingkup Pemkot Tidore ini, kemudian mengajak semua pihak memperkuat sinergi dan kolaborasi, serta menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tapi bagian dari perencanaan dan pengawasan.
“Di tengah keterbatasan fiskal, kita dituntut bekerja lebih terencana, terukur, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Tinggalkan pola kerja rutinitas. Mari jadikan keterbatasan fiskal bukan hambatan, tapi momentum pembenahan dan inovasi,” pungkasnya.
Ia melanjutkan, kesepakatan hari ini harus menjadi landasan menghadirkan pemerintahan yang bekerja nyata, anggaran yang bermanfaat nyata, dan pembangunan yang dirasakan nyata oleh masyarakat.
Untuk itu, Perubahan KUA dan PPAS bukan hanya soal perubahan angka dalam dokumen penganggaran. Perubahan ini merupakan instrumen kebijakan untuk memastikan perencanaan dan penganggaran daerah tetap adaptif, realistis, kredibel, dan responsif terhadap perkembangan ekonomi, kemampuan fiskal, dan kebutuhan pelayanan masyarakat.
Dari sisi pendapatan, Pemerintah Daerah terus mendorong optimalisasi PAD, penguatan basis data pajak dan retribusi, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Di sisi belanja, setiap program harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur.
Ketua DPD PDIP Maluku Utara ini, juga memberikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, yang telah melakukan pembahasan konstruktif.
“Perbedaan pandangan selama pembahasan adalah hal wajar dalam demokrasi. Yang penting semua bermuara pada satu tujuan: kepentingan masyarakat dan kemajuan Kota Tidore,” cetus Muhammad Sinen.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan H.Ade Kama dalam pidatonya menyampaikan Perubahan KUA-PPAS adalah bagian dari penyesuaian kebijakan anggaran terhadap perkembangan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta dinamika pelaksanaan APBD 2026 agar tetap realistis dan terukur.
“Dalam kondisi fiskal yang dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran, kita dituntut semakin cermat menentukan prioritas. Efisiensi tidak semata-mata mengurangi belanja, tetapi bagaimana setiap anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS 2026 oleh Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan.
Rapat Paripurna yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri 21 dari 25 Anggota DPRD Kota Tidore, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Plt Kepala BNN, Para Asisten, Staf Ahli Walikota serta Pimpinan OPD. (Hms/Ute)