TERNATE – Direktur Institute Kata Rakyat Maluku Utara (Malut) Ikhwanul Kiraam J. Saleh, mendesak jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate untuk tetap fokus menjalankan fungsi pengawasan terhadap dokumen perencanaan daerah, ketimbang terjebak dalam polemik “Nurjaya Efek” yang dinilai tidak memberikan dampak produktif bagi masyarakat.
Ikhwanul menegaskan, saat ini DPRD Kota Ternate memikul tanggung jawab besar dalam mengawal pembahasan dokumen penting, yakni Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran 2026 serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2027, agar benar-benar berpihak pada kebutuhan publik.
“Kami meminta para wakil rakyat di DPRD Kota Ternate agar tidak kehilangan fokus. Soal polemik Nurjaya itu sangat tidak urgent karena sudah ditangani lembaga hukum. Pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026 dan R-APBD 2027 adalah momen krusial untuk memastikan setiap rupiah APBD dialokasikan demi kesejahteraan warga,” tegas Ikhwanul, pada Minggu (20/9/2026).
Dia juga menyentil sikap Nurjaya yang dinilai tidak menjaga etika lembaga perwakilan rakyat. Menurutnya, sebagai anggota dewan yang masih aktif dan menerima gaji dari uang rakyat, Nurjaya seharusnya fokus memperjuangkan aspirasi publik saat masa reses, bukan justru sibuk membuat kegaduhan melalui podcast dan media sosial.
“Nurjaya masih menerima gaji sebagai anggota DPRD karena belum PAW. Sangat disayangkan jika masa reses yang harusnya dipakai menyerap aspirasi warga justru diisi dengan curhat persoalan internal ke publik,” sebutnya.
Institute Kata Rakyat Malut mencatat, terdapat sedikitnya enam persoalan krusial di Kota Ternate yang mendesak untuk terus dikawal oleh DPRD daripada menguras energi pada isu sekunder yakni Penataan dan pembenahan sistem pembuangan sampah kota yang berkelanjutan, penataan ruang jalan guna mengurai kemacetan sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kepastian dan pemenuhan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kemudian pembaruan database desil warga tidak mampu agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, pengawasan ketat distribusi BBM agar aktivitas ekonomi harian warga tidak terganggu, serta kejelasan tata kelola dan pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Persoalan-persoalan riil inilah yang menyentuh langsung kehidupan harian warga Ternate. Energi lembaga perwakilan rakyat jangan sampai habis hanya untuk merespons hal-hal yang tidak berdampak pada perbaikan layanan publik,” ungkap Ikhwanul.
Pihaknya memastikan akan terus mengawal secara kritis proses pembahasan anggaran hingga implementasi kebijakan Pemkot Ternate di lapangan. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk tetap kritis dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
“Khusus untuk Nurjaya, kami ingatkan, selama masih menerima gaji puluhan juta dari rakyat, berhentilah cari sensasi. Warga butuh DPRD mendengar curhat rakyat, bukan DPRD yang digaji rakyat malah balik curhat ke rakyat,” pungkasnya.*
Editor : Hasim Ilyas