TERNATE — Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate menggelar rapat koordinasi dan persiapan guna mematangkan laporan tindak lanjut atas 22 rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini merupakan komitmen Pemkot Ternate dalam merespons hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) KPK yang telah dilaksanakan pada Juni lalu.
Rapat persiapan yang digelar pada Selasa (22/9/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman bersama Wakil Wali Kota Nasri Abubakar. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Kantor Inspektorat Kota Ternate ini menghadirkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk meninjau secara mendalam progres pengerjaan dan kelengkapan dokumen evaluasi.
Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menegaskan bahwa Pemkot Ternate bersiap menyusun serta memaparkan langkah strategis perbaikan tata kelola pemerintahan. Progres tersebut akan dipaparkan secara langsung oleh tiap kepala OPD teknis dalam rapat pemantauan virtual (Zoom meeting) bersama tim KPK yang dijadwalkan pada Kamis mendatang.
Dalam laporan yang disiapkan, terdapat empat bidang prioritas yang menjadi pusat perhatian penataan tata kelola Pemkot Ternate sesuai rekomendasi KPK yakni Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, dimana KPK merekomendasikan pengusulan Pokir anggota DPRD diwajibkan sesuai dengan Daerah Pemilihan (Dapil), melalui kajian atau review teknis oleh SKPD terkait, serta terintegrasi penuh dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah (RKPD).
“Hal ini dilakukan agar Pokir tidak menyimpang dari arah pembangunan dan tetap selaras dengan visi-misi daerah,” katanya.
Kemudian rekomendasi KPK terkait dengan Dana Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) dimana KPK merekomendasikan peningkatan pengawasan internal serta perbaikan sistem tata kelola penyaluran belanja hibah dan bansos agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dimana KPK juga merekomendasikan dilakukan penataan dan pembenahan mekanisme pengadaan untuk membenahi kelemahan sistem sesuai temuan tim KPK guna menutup celah potensi penyimpangan
Selain itu KPK juga merekomendasikan Pelayanan Publik Sektor Pendidikan, dimana KPK meminta penerapan langkah teknis pencegahan dan penegakan larangan segala bentuk pungutan liar (pungli) dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), disertai kewajiban Inspektorat melakukan evaluasi berkala di lingkungan sekolah.
Kepala Inspektorat Kota Ternate M. Ali Gani Arief menyampaikan, dari 22 rekomendasi yang diterbitkan KPK, Pemkot Ternate saat ini telah menindaklanjuti lebih dari 50 persen di antaranya.
Selain menyelesaikan rekomendasi spesifik tersebut, Pemkot Ternate juga konsisten memenuhi kewajiban pelaporan pemantauan tata kelola pencegahan korupsi rutin, seperti Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).
Wali Kota meminta seluruh pimpinan OPD terkait memastikan ketersediaan data pendukung yang valid sebelum pemaparan ke KPK, demi mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kota Ternate yang bersih, transparan, dan akuntabel.*
Editor : Hasim Ilyas