​TERNATE – Pemerintah Kota Ternate bersama DPRD tengah mempercepat tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD Perubahan) tahun anggaran 2026. Setelah pengesahan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), tahapan dilanjutkan dengan penyerahan RAPBD Perubahan.
​
“Setelah pengesahan KUA, agenda selanjutnya adalah penyampaian RAPBD Perubahan pada hari Kamis. Dilanjutkan hari Jumat untuk pemandangan umum fraksi sekaligus jawaban pemerintah. Kita perkirakan pengesahan final dapat dilakukan sekitar tanggal 28,” demikian disampaikan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, usai penandatangan KUA PPAS APBD Perubahan 2026.

Wali Kota menjelaskan, pada prinsipnya tidak ada penyesuaian mendasar pada postur anggaran, terutama dari sektor pendapatan yang dipastikan relatif stabil dan tidak mengalami perubahan signifikan.

Mengenai arah kebijakan belanja pada perubahan anggaran kali ini, garis besarnya masih sejalan dengan APBD induk. Namun, fokus utama pembelanjaan dititikberatkan pada penyelesaian kewajiban luncuran kegiatan dan utang kepada pihak ketiga.
​
“Garis besar belanja tetap sama seperti APBD induk. Hanya saja, ada luncuran kegiatan yang harus terbayarkan, yang ditatatah dan dibayarkan pada APBD Perubahan ini. Ini termasuk utang kepada pihak ketiga,” jelasnya.

​Menurutnya, pada APBD Perubahan ini tidak ada program baru, karena difokuskan untuk pembayatan hutang pihak ketiga. Dengan total kewajiban atau utang pihak ketiga yang dianggarkan untuk diselesaikan tercatat sekitar Rp5,1 miliar.

“Anggaran tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) hasil pemeriksaan BPK yang bernilai sekitar Rp1,3 miliar,” ungkapnya.*
Editor : Hasim Ilyas