​TERNATE — Mekanisme pengelolaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) tetap mengacu pada data rapor pendidikan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali menegaskan, pentingnya penyelarasan penyusunan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan. Hal ini disampaikan Ridwan saat memberikan keterangan terkait mekanisme pengelolaan anggaran Dana Bantuan.
​
Ridwan menjelaskan, proses penyusunan rencana anggaran di setiap satuan pendidikan kini wajib menerapkan prinsip Perencanaan Berbasis Data (PBD). Data utama yang menjadi acuan tersebut ditarik langsung dari Rapor Pendidikan masing-masing sekolah.
​
“Penyusunan ARKAS harus sesuai dengan standar pelayanan minimal. Di dalam Rapor Pendidikan, sekolah dapat melihat indikator mana yang masih perlu ditingkatkan, misalnya pada indikator literasi atau numerasi yang statusnya masih kurang atau berwarna merah. Program dan penganggaran harus difokuskan ke sana untuk menutup kekurangan tersebut,” ujarnya, pada Selasa (22/9/2026).

​Lebih lanjut, Ridwan menerangkan, data Rapor Pendidikan berasal dari penginputan yang dilakukan oleh masing-masing sekolah melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Data tersebut kemudian terintegrasi dengan sistem di pemerintah pusat hingga menghasilkan evaluasi Rapor Pendidikan secara akurat.
​
Mengenai penyaluran dana Bosda untuk triwulan III, Ridwan memastikan proses penyesuaian penginputan ke dalam ARKAS berjalan lancar dan telah disesuaikan dengan perencanaan berbasis data di tiap-tiap sekolah.

“Jadi prioritas utama dari pemanfaatan dana tersebut adalah untuk mendukung peningkatan mutu serta proses pembelajaran peserta didik secara berkelanjutan,” tegasnya.*
Editor : Hasim Ilyas