TERNATE — Lembaga Swadaya Masyarakat Central Awasi Kebijakan Publik (CAKAP) Maluku Utara mendesak Pimpinan DPRD Kota Ternate dan partai politik pengusung untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap oknum anggota DPRD berinisial NI.
Langkah ini menyusul diterbitkannya Putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate Nomor 01/KEP/BK/DPRD-KT/2026 setebal 21 halaman. Putusan tersebut menyatakan Teradu NI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kode etik lembaga perwakilan rakyat.
Direktur CAKAP Malut Umiyati Do. Usman menegaskan, putusan BK ini merupakan momentum krusial untuk memulihkan marwah dan citra DPRD Kota Ternate yang sempat tergerus akibat isu internal.
“Putusan BK ini sudah sangat kuat dan sempurna secara teknis. Keberanian majelis mengadili anggotanya sendiri patut direspons positif. Sekarang bola panas ada di tangan Pimpinan DPRD untuk mengeksekusinya,” tegasnya, pada Rabu (23/9/2026).
Menurutnya, berdasarkan hasil bedah dokumen putusan BK, CAKAP Malut membeberkan tiga fakta utama yang memberatkan Teradu NI diantaranya pernyataan Teradu yang menuduh anggota Komisi III menerima uang sogokan Rp1 juta, tiket, serta perlengkapan ibadah dari pemilik Villa Lago Montana terbukti tidak berdasar.
“Tiga saksi di bawah sumpah, rekaman CCTV restoran Depok (9/2/2026), serta keterangan Ahli Bahasa Anjasmoro Wibowo mematahkan dalih “candaan” Teradu karena ucapan tersebut bersifat deklaratif fakta. Teradu juga gagal menyajikan bukti transfer pendukung di persidangan (actori incumbit probatio),” ungkapnya.
Dikatakannya, pada dokumen putusan halaman 17–18 terungkap bahwa Teradu NI sebelumnya pernah dijatuhi sanksi teguran tertulis atas kasus penyebaran informasi bohong terhadap anggota DPRD dari Fraksi PPP.
“Karena kembali mengulangi pelanggaran serupa, BK menerapkan Pasal 14 ayat (7) Peraturan Kode Etik untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tanpa melalui tahapan teguran lagi,” tandasnya.
Lanjutnya, kegaduhan ini dinilai merusak kepercayaan publik dan mengalihkan fokus pengawasan terhadap bangunan Villa Lago Montana di Sempadan Danau Ngade. Padahal, bangunan tersebut telah mengantongi SP-1 (5/1/2026) dan SP-2 (27/1/2026) dari Dinas PUPR terkait dugaan pelanggaran zona perlindungan tata ruang.
Atas temuan tersebut, kata dia CAKAP Malut menyampaikan tiga desakan resmi kepada DPRD, yakni meminta Pimpinan DPRD Ternate dan Parpol pengusung segera memproses rekomendasi PAW sesuai Diktum Keempat dan Kelima Putusan BK.
Menuntut pemulihan nama baik Dr. Nurlaela Syarif, M.M. beserta jajaran Komisi III secara terbuka dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Ternate.
“Mendorong Pemkot Ternate dan Dinas PUPR untuk tetap menindak tegas pelanggaran tata ruang oleh Villa Lago Montana tanpa terpengaruh dinamika politik yang terjadi,” tutupnya.*
Editor : Hasim Ilyas