TERNATE — Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Ternate menyatakan setuju atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. Meski demikian, Fraksi Golkar memberikan sejumlah catatan tegas dan mendesak kepada Pemerintah Kota Ternate terkait efisiensi belanja dan perlindungan warga dari ancaman bencana.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Ternate oleh juru bicara M. Syaiful. Fraksi Golkar mencermati struktur Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2026 yang mengalokasikan Belanja Daerah sebesar Rp987,51 miliar. Golkar menyadari bahwa adjustment (penyesuaian) anggaran ini tidak lepas dari keterbatasan ruang fiskal, capaian realisasi Semester I, serta tingginya ketergantungan APBD pada dana transfer pemerintah pusat.
Fraksi Golkar menekankan, aspek utama yang harus diperhatikan Pemkot Ternate dengan menyikapi keterbatasan PAD dan dominasi dana transfer pusat, Golkar meminta Pemkot Ternate tidak sekadar memangkas belanja, melainkan giat menggenjot potensi Pendapatan Asli Daerah yang sah.
“Penertiban dan optimalisasi disasarkan pada sektor retribusi jasa, pariwisata, serta fasilitas pelabuhan tanpa memberatkan masyarakat,” katanya, pada Jumat (25/9/2026).
Golkar mendorong pengendalian belanja pendukung dengan memangkas alokasi kegiatan rapat-rapat dan perjalanan dinas yang tidak urgen. Anggaran hasil efisiensi tersebut diminta untuk dialihkan pada kebutuhan langsung warga, yaitu mitigasi bencana & pelayanan dasar.
“Perbaikan drainase, pengendalian banjir di titik-titik rawan, serta percepatan survei ulang dan pembatasan zonasi permukiman di lereng bukit rawan bencana,” ungkapnya.
Kemudian Fraksi Golkar juga meminta percepatan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang kerap dikeluhkan warga dan perbaikan jalan lingkungan. Serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penataan pasar tradisional.
Golkar menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan atau mengganggu sektor pelayanan publik mendasar seperti kebersihan kota, fasilitas kesehatan, dan pendidikan hingga akhir tahun anggaran 2026.*
Editor : Hasim Ilyas