​TERNATE — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Ternate menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I DPRD Kota Ternate, pada Jumat (25/9/2026).
​
Melalui juru bicaranya Farijal S. Teng, Fraksi PKB menegaskan bahwa penyesuaian APBD Perubahan 2026 harus diselaraskan dengan fokus RPJMD tahun kedua Pemerintah Kota Ternate, yakni “Percepatan SDM untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Didukung Ketersediaan Infrastruktur”.
​
Fraksi PKB memberikan sejumlah sorotan dan catatan penting bagi Pemerintah Kota Ternate yaknu etepatan siklus pengajuan APBD-P. Kata dia, meskipun penyusunan nota keuangan secara normatif telah sesuai regulasi seperti Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, Fraksi PKB mengingatkan Pemkot Ternate agar ke depannya lebih memperhatikan siklus jadwal penyampaian draf ke DPRD demi efektivitas pembahasan.

Fraksi PKB menyoroti capaian realisasi pendapatan daerah, khususnya retribusi daerah, yang hingga kini masih jauh dari target yang ditetapkan. Pemkot didorong untuk memaksimalkan seluruh potensi pendapatan daerah di sisa akhir tahun anggaran.

Terkait kenaikan pendapatan transfer sebesar Rp25,56 miliar pada APBD Perubahan 2026, PKB meminta Pemkot meningkatkan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar dana transfer tersebut dapat dicairkan secara bertahap sesuai estimasi.

Fraksi PKB meminta Pemkot Ternate untuk tetap konsisten dengan standar pelayanan optimal pada sektor dasar—seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur—dengan memberikan perhatian khusus pada tiga pulau terluar Kota Ternate, yakni Kecamatan Hiri, Moti, dan Batang Dua.*
Editor : Hasim Ilyas