TERNATE — Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, secara resmi menyampaikan Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Ternate terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, pada Jumat (25/9/2026).
Penyampaian tanggapan ini merespons berbagai masukan, apresiasi, hingga catatan kritis yang dilayangkan oleh 7 fraksi di DPRD Kota Ternate, yakni Fraksi NasDem, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PDIP-Perindo, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Gabungan Persatuan Bintang Amanat.
Wali Kota merespons sorotan fraksi-fraksi terkait target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mengalami penyesuaian pada APBD Perubahan 2026 yakni tetap sebesar Rp159,69 miliar. Wali Kota menjelaskan, keputusan tersebut diambil dengan memperhatikan capaian realisasi, potensi riil hingga akhir tahun, serta prinsip kehati-hatian fiskal.
Meski target nominal tidak dinaikkan, Pemkot terus melakukan efisiensi dan intensifikasi, dengan pemutakhiran basis data wajib pajak/retribusi, pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT), dan evaluasi berkala pimpinan OPD pengelola PAD.
“Kemudian perluasan digitalisasi dan optimalisasi aplikasi Ternate i-PAD, QRIS melalui PT BPRS Bahari Berkesan, perluasan tapping box, serta penataan sistem e-parking. Kemudian dilakukan evaluasi menyeluruh dan penertiban retribusi pada sektor potensial seperti pariwisata, pelabuhan, parkir, dan pasar, serta enagihan piutang pajak dan retribusi daerah sesuai rekomendasi LHP BPK Tahun 2025,” ungkapnya.
Terkait hadap penyesuaian pendapatan transfer sebesar Rp820,70 Miliar (naik Rp25,56 Miliar), kata Wali Kota, Pemkot Ternate berkomitmen mematuhi seluruh pemenuhan administrasi agar penyaluran dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Maluku Utara dapat direalisasikan tepat waktu.
“Khusus mengenai utang Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang disuarakan oleh Fraksi Demokrat, Pemkot Ternate menegaskan hal tersebut menjadi perhatian serius dan tengah ditempuh langkah rekoniliasi data serta koordinasi intensif agar hak daerah dapat segera ditindaklanjuti,” terangnya.
Menjawab pertanyaan terkait tunggakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN selama 3 hingga 4 bulan, Wali Kota menegaskan bahwa Pemkot berkomitmen menyelesaikan hak aparatur tersebut dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan kas daerah dan regulasi yang berlaku. Mekanisme dan penganggarannya akan dirinci bersama DPRD pada pembahasan Perubahan APBD 2026.
Mengenai kenaikan Belanja Modal, Pemkot memastikan penambahan dana akan disertai rincian keluaran (output) yang transparan mencakup lokasi, jenis pekerjaan, target waktu, dan kemanfaatan publik. Selain itu, alokasi anggaran belanja diprioritaskan pada pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan lingkungan). Kemudian, pembangunan dan perbaikan infrastruktur publik seperti jalan lingkungan, drainase, dan Penerangan Jalan Umum (PJU), serta pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan terluar (Hiri, Moti, dan Batang Dua) kemudian penguatan ekonomi kerakyatan melalui fasilitasi UMKM dan penataan pasar tradisional.
Pemerintah daerah menyepakati usulan pengetatan belanja pendukung (perjalanan dinas dan rapat) untuk dialihkan ke kebutuhan belanja publik. Terkait pembiayaan, penerimaan SILPA tahun anggaran 2025 sebesar Rp1,68 Miliar difungsikan untuk menjaga keseimbangan neraca anggaran, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3 Miliar dialokasikan untuk penyertaan modal pada PT BPRS Bahari Berkesan guna memperkuat ekonomi daerah.
Wali Kota M. Tauhid Soleman berharap seluruh penjelasan ini dapat mempermudah pembahasan lanjutan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD agar APBD Perubahan 2026 cepat ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat Kota Ternate.*
Editor : Hasim Ilyas