MOROTAI – DPRD Kabupaten Pulau Morotai menggelar Rapat Paripurna dengan dua agenda yakni penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 serta penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Pulau Morotai, Kamis (1/10/2026), dibuka Ketua DPRD Muhamad Rizki dan dihadiri Wakil Bupati Pulau Morotai Rio Kristian Pawane, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, instansi vertikal, akademisi, serta para camat dan kepala desa.

Dalam sambutannya, Muhamad Rizki menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 tidak boleh hanya dimaknai sebagai proses administratif dan pembahasan angka-angka anggaran.

Menurutnya, dokumen tersebut harus menjadi instrumen untuk memastikan prioritas pembangunan daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menyebut penyusunan KUA-PPAS 2027 telah diselaraskan dengan RKPD 2027 dan RPJMD Kabupaten Pulau Morotai periode 2025-2029.

“Keterbatasan fiskal daerah harus dijawab dengan ketepatan prioritas, bukan sekadar memperbanyak program. Setiap anggaran yang direncanakan harus memiliki hubungan yang jelas dengan kebutuhan masyarakat, target pembangunan, indikator kinerja, serta manfaat yang hendak dicapai,” tegasnya.

Setelah penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2027, rapat dilanjutkan dengan penyerahan Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2026 dari Wakil Bupati kepada DPRD.

Perubahan APBD tersebut disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan asumsi pendapatan, perkembangan dana transfer, kebutuhan pelayanan publik, serta hasil evaluasi pelaksanaan program hingga semester berjalan.

Muhamad Rizki memastikan DPRD akan menjalankan fungsi anggaran secara cermat, objektif, transparan, dan akuntabel dalam proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah kooperatif dengan menyediakan data dan informasi yang lengkap selama proses pembahasan berlangsung.

Menutup sambutannya, Muhamad Rizki mengingatkan bahwa keberhasilan penganggaran tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya program yang direncanakan, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Anggaran itu seperti resep masakan, terlalu sedikit tidak cukup, terlalu banyak belum tentu baik. Yang paling penting bukan indahnya resep, melainkan apakah hidangan itu benar-benar sampai ke meja masyarakat atau tidak,” pungkasnya. (fay)