BEKASI – Dinas Kesehatan Kota Ternate memaparkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 dalam kegiatan Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan yang berlangsung di Bekasi, Jawa Barat, pada 26–31 Oktober 2026. Forum ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan perencanaan program dan anggaran kesehatan daerah dengan kebijakan serta prioritas pembangunan kesehatan nasional.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan dokumen hasil verifikasi dan penetapan hasil penyelarasan tata kelola program kesehatan tahun 2026. Dinas Kesehatan Kota Ternate mengikuti agenda ini berdasarkan undangan Kementerian Kesehatan RI Nomor PR.05.01/A.3/3709/2026 tanggal 12 Oktober 2026.

Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, dr. Fathiyah Suma menjelaskan gambaran umum pembangunan kesehatan di Kota Ternate, termasuk capaian kinerja tahun 2025, tantangan pelayanan kesehatan, serta arah kebijakan dan prioritas program yang direncanakan untuk tahun 2027.

Dengan jumlah penduduk mencapai 213.051 jiwa yang tersebar di delapan kecamatan dan 78 kelurahan, Kota Ternate memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang membutuhkan pendekatan pelayanan kesehatan yang adaptif, terintegrasi, dan berkeadilan.

Sejumlah indikator kesehatan menunjukkan capaian positif, di antaranya usia harapan hidup sebesar 73,36 tahun dan cakupan jaminan kesehatan mencapai 99,87 persen. Meski demikian, tantangan masih perlu mendapat perhatian serius, terutama angka kematian ibu sebesar 141 per 100.000 kelahiran hidup, prevalensi stunting sebesar 16,44 persen, serta pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.

Menjawab tantangan tersebut, Renja Dinas Kesehatan Kota Ternate Tahun 2027 diarahkan pada enam isu strategis, yakni percepatan penurunan angka kematian ibu, percepatan penurunan stunting melalui pendekatan holistik, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, pemenuhan serta pemerataan tenaga kesehatan, penguatan ketahanan kesehatan di wilayah kepulauan, serta integrasi sistem informasi kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, dr. Fathiyah Suma, M.Kes, menegaskan bahwa penyusunan Renja 2027 tidak sekadar menjadi agenda administratif, tetapi merupakan bagian penting dari upaya memastikan program dan anggaran kesehatan menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

“Perencanaan kesehatan harus berangkat dari persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat. Kita tidak hanya mengejar capaian indikator, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dijangkau, dan merata, termasuk masyarakat yang berada di wilayah kepulauan,” tegasnya.

Ia menambahkan, karakteristik geografis Kota Ternate menuntut adanya inovasi dan penguatan sistem pelayanan agar keterbatasan akses tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan.

Dalam dokumen Renja 2027, Dinas Kesehatan Kota Ternate turut mengangkat tujuh inovasi unggulan daerah, yaitu BAHIM (Rumah Singgah dan Ambulans Laut), SICANTIS (Sertifikat Calon Pengantin Sehat), O’MAMA, DOTI SEHAT, Ternate Lamo, Ojek Kesling, dan SMART. Inovasi tersebut diarahkan untuk memperkuat jangkauan pelayanan, meningkatkan upaya promotif dan preventif, serta menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat sesuai karakteristik wilayah.

Dari sisi pembiayaan, total pagu anggaran Dinas Kesehatan Kota Ternate Tahun 2027 direncanakan sebesar Rp134.739.619.100, dengan sumber pendanaan yang didominasi Dana Alokasi Umum sebesar 89,42 persen dan Dana Alokasi Khusus sebesar 10,21 persen, serta dukungan dari BPOM sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan.

Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung enam program utama dengan prioritas pada penguatan pelayanan kesehatan dasar, percepatan penurunan stunting, penuntasan tuberkulosis (TBC), pemerataan tenaga kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kota Ternate.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan, efektivitas penggunaan anggaran menjadi salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan program kesehatan ke depan.

“Setiap rupiah anggaran kesehatan harus memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat. Karena itu, program yang direncanakan harus memiliki sasaran yang jelas, indikator kinerja yang terukur, dan pelaksanaan yang dapat dievaluasi. Kami ingin memastikan bahwa perencanaan yang baik benar-benar berujung pada peningkatan kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Penyusunan Renja 2027 juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, termasuk Asta Cita dan Program Strategis Nasional. Penyelarasan ini diharapkan dapat memperkuat kesinambungan antara prioritas pembangunan kesehatan nasional dan kebutuhan spesifik masyarakat Kota Ternate.

Kegiatan pendampingan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dan diikuti oleh perwakilan dari 58 lokus di seluruh Indonesia. Forum ini menjadi ruang evaluasi, konsultasi, dan penyelarasan dokumen perencanaan untuk mendorong tata kelola program kesehatan yang lebih efektif, terarah, dan akuntabel.

Melalui penyusunan Renja 2027 yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Ternate berkomitmen memperkuat pembangunan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga peningkatan derajat kesehatan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, dari pusat kota hingga wilayah kepulauan.*