TERNATE — Menanggapi insiden kecelakaan lalu lintas beberapa waktu lalu yang merenggut korban jiwa, otoritas terkait bergerak cepat untuk memperketat pengawasan keselamatan armada transportasi darat. Langkah ini dilakukan melalui rencana pelaksanaan uji kelayakan (KIR) secara menyeluruh terhadap armada truk pengangkut barang yang beroperasi di kawasan Pelabuhan Ahmad Yani.
Langkah ketat ini disepakati setelah dilaksanakannya rapat koordinasi antara Komisi I DPRD Kota Ternate bersama pihak Dinas Perhubungan Kota Ternate dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ternate selaku penanggung jawab kawasan pelabuhan, serta pihak Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan asosiasi penyedia jasa angkutan.
“Sesuai dengan aturan perundang-undangan, setiap angkutan darat baik bus, truk boks, maupun dump truck wajib menjalani uji kelayakan secara berkala setiap enam bulan sekali. Selama ini uji kelayakan untuk armada di area pelabuhan belum pernah dilakukan oleh Dinas Perhubungan,” tegas, Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate Muzakir Gamgulu, usai rapat pada Senin (2/11/2026).
Muzakir menambahkan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk mencari solusi bersama agar keselamatan dapat ditingkatkan tanpa mengganggu kelancaran arus barang.
“Alhamdulillah, rapat berkesimpulan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan uji kelayakan langsung di area pelabuhan. Pelaksanaannya merupakan hasil koordinasi antara Dinas Perhubungan, KSOP, dan instansi terkait di Pelabuhan Ahmad Yani,” lanjutnya.
Menuturnya, dalam prosesnya nanti, armada kendaraan akan dikelompokkan (diklusterisasi) berdasarkan kondisi kelayakannya. Truk atau armada yang dinilai tidak layak untuk melintasi jalur menanjak akan diberi tanda khusus agar tidak beroperasi di jalur-jalur berisiko tinggi.
Langkah ini menegaskan pentingnya pemenuhan standar regulasi uji KIR untuk meminimalisasi potensi kecelakaan di masa mendatang.
Dikatakannya, berdasarkan data dari KSOP, diperkirakan ada sekitar 200 unit kendaraan yang beroperasi di kawasan Pelabuhan Ahmad Yani yang terbagi dalam puluhan asosiasi angkutan.
“Teknis pelaksanaan uji kelayakan akan diatur secara bertahap agar proses bongkar muat dan distribusi barang dari dan menuju pelabuhan tetap berjalan lancar,” tandasnya.*
Editor : Hasim Ilyas