TERNATE— Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari Bapelitbangda dan BPKAD Kota Ternate saat ini tengah melakukan proses finalisasi terhadap postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Penyampaian dokumen RAPBD tersebut ke DPRD Kota Ternate dijadwalkan berlangsung pada hari Senin pekan depan.
​
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate Rizal Marsaoly menyampaikan, penyusunan postur anggaran ini dilakukan dengan memperhitungkan realisasi pendapatan daerah hingga memasuki satu bulan terakhir di akhir tahun 2026.
​
“TAPD sedang melakukan finalisasi postur RAPBD 2027 dengan memperhitungkan potensi pendapatan sampai akhir tahun 2026 ini, termasuk penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kita melakukan rasionalisasi anggaran untuk memperkuat kebijakan pemerintah kota dalam mendukung visi dan misi bapak Wali Kota,” katanya, pada Selasa (3/11/2026).
​
Rizal menambahkan, pihak Bapelitbangda telah diarahkan untuk berkoordinasi intensif dengan BPKAD guna melakukan penginputan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah difinalisasi sebelumnya. Penginputan ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
​
Dia menyebut, proses penyusunan RKA ini terus dipantau secara langsung oleh Bapelitbangda bersama BPKAD untuk memetakan secara detail rincian belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja pegawai.
​
“Perhitungannya kami targetkan selesai dalam 1–2 hari ini. Sehingga gambaran utuh postur anggaran sudah dapat terlihat pada hari Jumat. Setelah itu akan kami laporkan kepada Bapak Wali Kota, dan hari Senin mendatang siap disampaikan. Kami juga telah meminta Sekwan untuk mengomunikasikan jadwal penyampaian tersebut ke DPRD,” jelasnya.
​
​Selain penyesuaian postur umum, Pemkot juga tengah menyoroti alokasi anggaran pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemkot masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait rincian pasti alokasi TKD dari pusat.
​
Langkah ini diambil untuk memastikan apakah dana transfer tersebut sudah mencakup pembiayaan seluruh tenaga PPPK (baik penuh waktu maupun paruh waktu), ataukah diprioritaskan khusus bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Tenaga Pendidik (Guru).
​
“Kami masih menghitung dan melakukan konfirmasi ke kementerian untuk memastikan akses informasi detailnya. Namun sebagai langkah antisipasi, Pemkot sudah menyiapkan skenario perencanaan anggaran (plan B) agar alokasi kebutuhan tersebut tetap terakomodasi dengan baik dalam APBD murni,” pungkasnya.*
Editor : Hasim Ilyas