TERNATE — Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate menggelar rapat evaluasi dan koordinasi bersama seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), staf ahli, dan para asisten. Rapat yang dipimpin langsung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate tersebut bertujuan untuk mengecek capaian program serta kegiatan pembangunan sepanjang tahun anggaran 2026.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota memeriksa satu per satu capaian OPD guna memastikan seluruh program berjalan optimal di sisa beberapa bulan ke depan dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Sekda Kota Ternate Rizal Marsaoly mengatakan, pendalaman utama dalam rapat evaluasi tersebut tertuju pada kontribusi sektor pendapatan daerah. Berdasarkan laporan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), capaian pendapatan daerah menunjukkan tren yang sangat positif dan berhasil melebihi target yang telah ditetapkan.
“Hasil positif pada akhir tahun 2026 ini akan dijadikan pijakan utama dalam menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penyusunan struktur APBD Tahun Anggaran 2027 yang rencananya disampaikan kepada DPRD pada Senin depan,” ungkapnya, pada Rabu (4/11/2026).
Dikatakannya, guna menyikapi tantangan penurunan Transfer ke Daerah (TKD), Pemkot Ternate terus mendorong inovasi dan kreativitas pencarian sumber-sumber pendapatan baru. Salah satu potensi besar yang disoroti adalah keberadaan usaha coffee shop / coffee street yang kian menjamur.
“Pemerintah Kota berkomitmen untuk mendukung usaha kreatif dan pemberdayaan komunitas anak muda tersebut. Namun, penataan aspek tata kelola seperti retribusi sampah, pajak restoran/kuliner, hingga retribusi parkir tepi jalan harus segera dilegitimasi agar menjadi sumber pendapatan resmi daerah,” katanya.
Dimana kata dia, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate segera berkoordinasi dengan Lurah Soasio, serta para pengelola kawasan di Salero dan Benteng Oranje untuk menyepakati mekanisme tata kelola parkir.
“Program inovasi penataan parkir melibatkan pemuda setempat (seperti program Sibatagi) agar pengelolaan berjalan resmi dan transparan. Dishub diberi tenggat waktu (deadline) minggu ini untuk merampungkan aturan serta SOP penataan,” terangnya.
Sementara terkait usulan tempat berjualan bagi pedagang kopi keliling berpedal/motor listrik, pemerintah tengah merumuskan lokasi yang tepat dan tidak mengganggu fasilitas umum/kepatuhan ruang, seperti kawasan sekitar Taman Nukila atau Stadion Gelora Kieraha.
“Untuk sementara waktu, aktivitas di lokasi umum tersebut masih disiapkan aturan dan kewajibannya sebelum ditetapkan secara resmi,” tandasnya.
Menurutnya, sektor lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah, menjadi prioritas utama Wali Kota Ternate. Pemkot Ternate segera mempercepat penerapan program pilot project pengelolaan sampah berbasis partisipatif di 5 kelurahan percontohan yang mewakili 5 kecamatan diantaranya Ternate Selatan, Ternate Tengah, Ternate Utara, Ternate Barat, dan Pulau Ternate.
Dengan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota, program ini melibatkan kolaborasi terpadu antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pihak kecamatan, kelurahan, RT/RW, Dasa Wisma, PKK, LPM, tokoh pemuda, hingga tokoh agama.
“Warga di 5 kelurahan percontohan ini tidak lagi dikenakan pemotongan retribusi sampah melalui tagihan PDAM. Sebagai gantinya, penanganan sampah dikelola secara mandiri dari rumah tangga, dijemput oleh petugas RT/RW, dibawa ke trans depot, hingga ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sulamadaha. Skema terpadu ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat secara paralel dan secara bertahap akan direplikasikan ke seluruh kelurahan di Kota Ternate,” ucapnya.
Dia mengatakan, selain pendapatan dan sampah, rapat koordinasi juga menghasilkan beberapa poin penting lainnya yakni bangunan bagian luar (panel ACP) Gamalama Plaza disepakati untuk dilepas demi alasan keselamatan masyarakat dari bahaya angin kencang. Konsep bangunan akan diubah ke gaya industrial untuk menyambut pengoperasian Mal Pelayanan Publik (MPP) Ternate di tahun 2027.
Selain itu dalam rapat tersebut, Wali Kota meminta Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan memperbarui data warga pada Desil 1 hingga Desil 5 agar seluruh warga kurang mampu terjamin mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.
Bahkan, Wali Kota memberi atensi khusus kepada Kepala BKPSDM untuk menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus hukum atau narkoba sesuai aturan yang berlaku, termasuk pemrosesan penghentian gaji bagi ASN yang sudah mengantongi putusan pengadilan (inkracht).*
Editor : Hasim Ilyas