​TERNATE — Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menyampaikan sejumlah catatan strategis dalam Pandangan Umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2027 pada sidang Paripurna ke-8 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), dipimpin Wakil Ketua I Amin Subuh dan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kota Ternate serta anggota DPRD Kota Ternate.

​Dalam dokumen pandangan umum yang dibacakan Juru Bicara Fraksi NasDem Ade Rahmat Lamadihami, Fraksi NasDem menyoroti dua fokus utama proyeksi keuangan daerah serta perlindungan dan penataan Kawasan Cagar Budaya Benteng Oranje.
​Secara normatif, Fraksi NasDem menilai Rancangan APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2027 telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD Kota Ternate 2025–2029 dan RKPD 2027.

​DImana, pendapatan daerah pada tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp1.064.857.085.651, dengan rincian PAD sebesar Rp167.819.000.000, pendapatan transfer sebesar Rp888.756.365.151 serta lain lain PAD yang sah sebesar Rp8.281.720.500.
​
Fraksi NasDem menyatakan, optimisme tinggi terhadap target PAD tersebut, mengingat realisasi pajak daerah pada Oktober 2026 telah melampaui target, yakni mencapai Rp8,79 miliar atau surplus Rp790 juta dari target Rp8 miliar. Capaian ini dinilai layak mendapatkan apresiasi dan reward bagi dinas terkait.
​
Sementara itu, dari sisi belanja daerah yang dialokasikan sebesar Rp1.061.857.085.651 — terdiri atas Belanja Operasi (Rp962.342.110.670), Belanja Modal (Rp79.514.974.981), dan Belanja Tak Terduga (Rp20.000.000.000)  Fraksi NasDem mendorong adanya efisiensi, efektivitas, serta orientasi hasil demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
​
“Penyertaan modal pemerintah sebesar Rp3.000.000.000 kepada PT BPRS Kota Ternate juga dinilai tepat guna memperkuat permodalan serta memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan sektor usaha produktif,” terangnya.
​Di balik catatan positif keuangan, Fraksi NasDem melayangkan kritik tajam terkait hasil peninjauan langsung (on the spot) di lapangan yang menemukan adanya dugaan pelanggaran dan inkonsistensi regulasi pada kawasan cagar budaya vital, khususnya di Fort Oranje, Lapangan Ngaralamo, dan Dodoku Ali.
​
Dimana fraksi NasDem menyoroti adanya indikasi abuse of power, tindakan intimidatif/premanisme, serta pungutan liar dalam pemanfaatan kawasan Benteng Oranje.

“Dkema operasional pelaku usaha coffee street dinilai menyimpang dari konsep dasar drive-thru atau penjualan cepat (take away), karena menyediakan area duduk permanen yang memicu kerumunan di kawasan cagar budaya,” ungkapnya.
Selain itu kata Fraksi NasDem penggunaan Benteng Oranje untuk kegiatan resmi komersial maupun non-komersial dinilai belum sesuai dengan mekanisme perizinan ketat yang diatur di kementerian terkait sepetti PP No. 1 Tahun 2022.

Terkait itu Fraksi NasDem mendesak Pemkot Ternate segera membentuk Badan Pengelola Cagar Budaya yang dipimpin oleh pihak independen (bukan ASN) serta merevisi Keputusan Wali Kota Tahun 2021 tentang Zonasi Pemanfaatan Ruang Benteng Oranje berdasarkan kajian teknis terbaru tahun 2024 bersama Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).

“Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya pada 9 November 2026, ditemukan adanya perubahan detail bangunan di area Pasar Melayu, penambahan bangunan toilet baru di sisi Museum Wallace, serta ketidakjelasan status dan manajemen Museum Rempah,” terangnya.
​Melalui catatan tersebut, Fraksi NasDem berharap Pemerintah Kota Ternate di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Hukum Pemkot dapat mengambil langkah tegas, mengevaluasi pengelolaan museum, memperketat retribusi dan pajak daerah secara transparan, serta menertibkan jam operasional UMKM demi menjaga ketertiban, keamanan, dan kesakralan situs budaya di Kota Ternate.*
Editor : Hasim Ilyas