MOROTAI – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, mengalami peningkatan sekitar Rp 5,27 miliar dalam kurun waktu September hingga Oktober 2026.

Berdasarkan laporan harian realisasi PAD, per 18 September 2026 penerimaan daerah tercatat sebesar Rp 23,76 miliar atau 44,67 persen dari target tahunan sebesar Rp 53,19 miliar.

Sementara berdasarkan laporan per 26 Oktober 2026, realisasi PAD meningkat menjadi Rp 29.034.876.582 atau sekitar Rp 29,03 miliar, setara 54,58 persen dari target yang sama.

Dengan demikian, dalam rentang waktu sekitar satu bulan, Pemkab Morotai berhasil menambah penerimaan PAD sebesar Rp 5,27 miliar.
Persentase realisasi juga mengalami peningkatan sebesar 9,91 poin.

Meski menunjukkan tren positif, capaian tersebut masih menyisakan pekerjaan besar bagi pemerintah daerah. Pasalnya, hingga akhir Oktober, realisasi PAD baru mencapai 54,58 persen, sehingga masih terdapat sekitar Rp 24,15 miliar yang harus dikejar untuk memenuhi target tahunan.

Dari sisi kontribusi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pulau Morotai masih menjadi salah satu penyumbang terbesar PAD. Pada September, penerimaan RSUD tercatat Rp 8,75 miliar atau 51,89 persen dari target Rp16,87 miliar.

Angka tersebut meningkat menjadi sekitar Rp 11,60 miliar atau 68,74 persen pada Oktober. Artinya, terdapat tambahan penerimaan sekitar Rp 2,85 miliar dalam kurun waktu tersebut.

Sementara itu, sektor Lain-Lain PAD yang Sah juga mencatatkan penerimaan cukup besar. Pada September, realisasinya mencapai Rp 8,97 miliar atau 341,44 persen dari target Rp 2,62 miliar.

Memasuki Oktober, penerimaan sektor tersebut meningkat menjadi Rp 10,90 miliar atau 414,94 persen dari target. Kenaikan ini sebagian besar ditopang oleh penerimaan denda retribusi dan pengembalian yang mencapai Rp 9,14 miliar.

Di sisi lain, pengelolaan pajak daerah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga menunjukkan peningkatan. Realisasi yang sebelumnya Rp 4,02 miliar atau 16,65 persen pada September, naik menjadi Rp 4,44 miliar atau 18,39 persen pada Oktober. Namun, capaian tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp 24,15 miliar.

Jika dilihat dari sejumlah jenis pajak, Pajak Hotel mengalami peningkatan dari Rp 319,88 juta atau 91,40 persen pada September menjadi sekitar Rp 343 juta atau 98,10 persen pada Oktober.

Pajak Restoran juga naik dari Rp 208,42 juta atau 69,48 persen menjadi sekitar Rp 226 juta atau 75,58 persen.

Meski demikian, penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau Galian C masih menjadi pekerjaan rumah serius. Hingga September, realisasinya baru Rp 392,49 juta atau 2,84 persen dari target Rp13,8 miliar.

Pada Oktober, penerimaan tersebut hanya meningkat menjadi sekitar Rp 393 juta atau 2,85 persen. Artinya, dalam kurun waktu lebih dari satu bulan, tambahan penerimaan dari sektor ini masih sangat minim.

Sementara itu, sejumlah OPD penghasil PAD lainnya juga mengalami peningkatan, meskipun dengan nominal yang relatif bervariasi.

Dinas Pekerjaan Umum naik dari Rp 247,04 juta menjadi Rp 281 juta. Dinas Pertanian meningkat dari Rp 39,83 juta menjadi Rp 41 juta, sedangkan Dinas Pariwisata bertambah dari Rp 69,41 juta menjadi Rp 73 juta.

Dinas Pemuda dan Olahraga meningkat dari Rp 32,05 juta menjadi Rp 35 juta. Dinas Perhubungan naik dari Rp 113,34 juta menjadi Rp 125 juta, sementara Dinas Perindagkop bertambah dari Rp 70,50 juta menjadi Rp 85 juta.

Adapun Dinas Perikanan dan Kelautan mengalami kenaikan tipis dari Rp 966,41 juta menjadi Rp 970 juta. Sebaliknya, penerimaan Dinas Lingkungan Hidup relatif stagnan, dari Rp 123,21 juta menjadi sekitar Rp 123 juta.

Dinas Kesehatan juga tercatat belum mengalami perubahan signifikan, dengan realisasi sekitar Rp 347,71 juta.

Kepala Bidang Pendapatan BPKAD Pulau Morotai, Sahril Bayan, menyampaikan bahwa laporan harian realisasi PAD menjadi instrumen monitoring berkala bagi pemerintah daerah.

“Memasuki triwulan IV tahun 2026, Pemkab Morotai berusaha mendorong seluruh OPD penghasil untuk memaksimalkan potensi retribusi dan pajak daerah yang belum tergali guna mengejar target penerimaan sebelum berakhirnya tahun anggaran,” katanya, Rabu (11/11/2026).

Peningkatan realisasi PAD dari September ke Oktober menjadi sinyal positif bagi keuangan daerah. Namun, lanjut Sahril, capaian tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa optimalisasi sumber-sumber pendapatan, terutama pajak daerah dan sektor Galian C, masih membutuhkan perhatian serius.

Dengan sisa waktu menuju akhir tahun anggaran, kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi PAD akan menjadi penentu apakah target pendapatan sebesar Rp 53,19 miliar dapat tercapai atau tidak. (fay)