TERNATE– Pada Selasa (17/11/2026) Pemerintah Kota Ternate menggelar rapat koordinasi bersama seluruh camat dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk mematangkan persiapan penerapan pilot project pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat. Program ini direncanakan mulai berjalan efektif pada bulan April 2027.
Sekda Kota Ternate Rizal Marsaoly mengatakan, berdasarkan surat keputusan wali kota, telah ditetapkan lima kelurahan dimana masing-masing satu kelurahan per kecamatan khusus di wilayah kota, di luar Pulau Moti dan Batang Dua yang akan menjadi titik awal percontohan.
Dimana kelurahan yang jadi percontohan diantaranya Ternate Barat yakni kelurahan Sulamadaha, Kelurahan Tubo di Ternate Utara, Kelurahan Stadion di Ternate Tengah, kelurahan Mangga Dua Utara di Ternate Selatan dan kelurahan Jambula di Pulau Ternate.
“Dalam skema baru yang disiapkan mulai 2027, retribusi sampah yang selama ini melekat pada pembayaran iuran air (PDAM) akan ditagih oleh kelurahan,” katanya.
Menurut Rizal, teknis pembayarannya akan mengikuti pola penagihan PBB yang dititipkan di kelurahan, di mana domain pengelolaan tetap berada di DLH (Dinas Lingkungan Hidup), namun penagihan iuran retribusi sampah disatukan pengelolaannya di tingkat kelurahan.
“Jadi nanti retribusi sampah tidak lagi melekat di air. Mulai tahun depan, khususnya untuk 5 kelurahan pilot project ini, kita tarik kembali polanya mirip penagihan PBB tapi dititip di kelurahan,” ungkap Rizal.
Besaran retribusi dasar bagi masyarakat tetap Rp10.000, dengan tambahan partisipasi masyarakat sebesar Rp2.000 untuk pengelolaan di tingkat RT, sehingga total yang dibayarkan tetap terjangkau dengan pembagian operasional yang jelas.
Untuk menunjang kelima kelurahan pilot project ini, pemerintah kota akan memberikan fasilitas berupa satu unit kendaraan L300 per kelurahan dan pengadaan tempat sampah berkapasitas aekitar 1.200 kg, di mana setiap RT akan ditempatkan tiga buah tempat sampah.
“Kemudian dilakukan penataan ulang Tempat Penampungan Sementara (TPS) serta optimalisasi rute angkut dari rumah tangga ke TPS hingga ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA),” terangnya.
Saat ini kata Rizal, Lurah diminta untuk mendata jumlah rumah secara rinci di setiap RT pada kelurahan-kelurahan tersebut. Hal ini penting mengingat Ketua RT akan memegang peran sentral dalam mengoordinasikan produksi sampah dan pengelolaan operasional di tingkat rukun tetangga.
Dikatakan Rizal, rapat koordinasi ini sekaligus menjadi wadah evaluasi bersama seluruh camat untuk mendengar masukan, kendala, serta koreksi terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di lapangan. Dia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif dan kesadaran masyarakat.
Rencananya, pada awal tahun 2027, pemerintah bersama pihak kelurahan akan masif melakukan sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas, LPM, ketua pemuda, serta tokoh-tokoh masyarakat setempat.
“Jika pilot project di lima kelurahan ini sukses dan berjalan lancar, pola pengelolaan sampah partisipatif ini secara bertahap akan diperluas ke kelurahan-kelurahan lain di Kota Ternate,” tutupnya.*
Editor : Hasim Ilyas
