TERNATE – Praktik dugaan kejahatan ketenagakerjaan di lingkar industri tambang Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), kembali mencuat.
Koalisi Pendamping Buruh Malut resmi melayangkan Laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Ketenagakerjaan terhadap PT Favor Indah Jaya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Malut, Jumat (20/11/2026).
Laporan itu dilayangkan atas nama Mahrun Wahab, HSE Coordinator/Manager yang bekerja di site Lelilef, Weda Tengah, sejak Mei 2024 hingga Oktober 2026. PT Favor Indah Jaya sendiri merupakan subkontraktor PT Weda Bay Nickel (WBGN).
Koalisi menyoroti empat pelanggaran fundamental di bawah kepemimpinan Direktur PT Favor Indah Jaya, Irwan Hasan, yang diduga bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan sudah masuk unsur pidana.
Pertama, tanpa BPJS selama 29 bulan. Selama bekerja, korban diduga tidak pernah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, serta tidak pernah difasilitasi medical check-up. Ironis, korban adalah orang yang bertanggung jawab mengawasi K3 di lapangan.
Kedua, kerja 7 nari nonstop tanpa libur. Perusahaan menerapkan sistem nonshift 7 hari seminggu tanpa hak istirahat mingguan. Ketiga, kerja hingga malam tanpa upah. Jam kerja normal pukul 07.30-17.00 WIT kerap diperpanjang hingga pukul 22.00 WIT tanpa kompensasi lembur.
Keempat, tanpa cuti, tanpa kontrak tertulis. Korban tidak pernah mendapat hak cuti tahunan 12 hari. Lebih parah, hubungan kerja dijalankan tanpa perjanjian kerja tertulis dan upah Rp10 juta per bulan ditransfer via rekening pribadi admin perusahaan.
Puncak ketimpangan itu berujung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak via pesan daring pada 16 Oktober 2026, hanya dua hari setelah korban izin meninggalkan site karena alasan darurat keluarga.
Perwakilan Koalisi, Lukman Harun, menegaskan kasus ini harus menjadi atensi serius oleh negara. Harus mendapat pengawasan ketat dan berikan sanksi tegas kepada subkon-subkon nakal agar menjadi pembelajaran bagi perusahaan tambang lainnya di Malut.
“Ini bukan kali pertama. Pembiaran terhadap subkontraktor yang beroperasi tanpa kontrak tertulis, mengabaikan BPJS, dan jam kerja eksploitatif akan menciptakan preseden buruk. Pengawasan negara dan sanksi tegas harus jadi pembelajaran bagi subkon lain di tambang Malut,” tegasnya.
Melalui laporan tersebut, Koalisi mendesak Pengawas Ketenagakerjaan dan PPNS Disnakertrans Malut segera menerbitkan nota pemeriksaan dan meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan pidana.
“Tembusan laporan juga telah kami layangkan ke Menteri Ketenagakerjaan RI. Kami berharap Disnakertrans Malut segera mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya.(an)
