TERNATE – Permintaan DPRD Kota Ternate agar Pemkot Ternate segera merealisasikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, nampaknya belum bisa terwujud dalam waktu dekat ini, karena kondisi keuangan Pemkot belum mampu memenuhi itu.

Kepala BPKAD Kota Ternate M. Taufik Jauhar mengatakan, untuk TPP ini masalahnya karena kondisi keuangan Pemkot belum bisa memenuhi semua permintaan yang masuk.” Apalagi di bulan Juli ini kita selesaikan pembayaran dana Pilkada untuk KPU dan Bawaslu, KPU tahap dua atau 60 persen ini sebesar Rp 17 miliar lebih, ditambah Bawaslu Rp 7,5 miliar,” katanya, Selasa (28/7).

Dengan pembayaran dana pilkada ini, kata dia, sangat berat bagi Pemkot Ternate untuk melakukan pengeluaran bagi belanja yang lain.

Sementara opsi untuk pengurangan besaran TPP, lanjut Taufik, hal itu merupakan bagian dari skenario untuk revisi anggaran dalam perubahan penjabaran APBD. “ Dia bagian dari skenario itu (pengurangan besaran TPP), saya belum menyampaikan karena belum ada keputusannya. Tapi itu bagian skenario, karena kita harus melakukan rasionalisasi,” jelasnya.

Menurutnya, rasionalisasi ini terjadi karena ada pemangkasan dana transfer Pemkot Ternate sebesar Rp 73 miliar, sehingga  Pemkot harus melakukan rasionalisasi belanja minimal Rp 73 miliar untuk dana transfer pusat.

“Belum lagi kondisi covid-19 ini, kondisi PAD kita tidak maksimal masuk, berarti belanja kita tidak bisa dipenuhi semua. Ditambah DBH Provinsi yang terlambat, kalau pembayaran TPP itu dilakukan sampai dengan April,” tandasnya.

Dikatakan, pembayaran TPP ini dilakukan tiap bulan, dan sisanya masih melihat, karena sekali pembayaran TPP mencapai Rp 6 hingga Rp 7 miliar per bulan. Meski begitu, pihaknya belum bisa memastikan waktu pembayarannya sebab pada bulan Agustus nanti dipersiapkan untuk pembayaran gaji 13.” Karena DAU kita sebelum covid-19 itu tiap bulan sekitar Rp 52 miliar, setelah covid dia turun berdasarkan pemangkasan anggaran Rp 73 miliar, akhirnya DAU kita tinggal Rp 45 milyar per bulan,” ucapnya.

Dari besaran tersebut, Taufik bilang, digunakan untuk bayar gaji ASN bulan berjalan mencapai Rp 23 miliar, menyisakan  Rp 22 milyar. “ Kalau kita bayar gaji 13 ya habis. Begitu saja kita bisa gambarkan kondisinya. Mudahan-mudahan ada dana yang lain di luar DAU seperti PAD, kemudian DBH provinsi, DBH pusat,” tegasnya.(cim)