Biayai Aktivitas PT. Alga Dengan Pinjaman

Walikota Ternate

TERNATE – Aktivitas pabrik rumput PT. Alga Kastela yang tahun ini tidak lagi beroperasi, sedang mencarikan solusinya, salah satu cara yang digunakan yakni melakukan pinjaman ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai modal usaha. Namun pengembaliannya menjadi tanggungan dari pihak perusahan.

“Untuk PT. Alga ini kita lagi carikan solusi untuk melakukan pinjaman ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan bunga rendah,” kata Walikota Ternate Burhan Abdurahman, Selasa (18/8).

Pinjaman yang diajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu, kata dia, besarannya mencapai Rp 5 milyar. Pinjaman itu menjadi tanggungan dari pihak PT. Alga Kastela untuk melakukan pengembalian.

“Supaya aktifitas mereka bisa jalan, kalau sekarang ini kita harus yakinkan DPRD betul-betul dulu. Sebab yang lalu DPRD sudah berat memberikan penyertaan,” ungkapnya.

Meski begitu, Walikota mengaku, dari BUMD yang ada saat ini dan bagus hanya BPRS Bahari Berkesan, dan telah memiliki kontribusi ke daerah.

“BPRS ini saya prediksi dia hanya kurang modal, tapi kalau pembiayaan cukup, ini sumber PAD paling besar itu BPRS dan itu bisa dibanggakan ke depannya, karena tidak menyusahkan masyarakat dan UMKM terbantu dan punya kontribusi PAD, kalau yang ini masih cari bentuk,” jelasnya.

Dari pinjaman yang ada kata dia, nantinya diperuntukan untuk rumput laut, karena saat ini investasi yang telah ditanamkan di Halbar itu siap panen, namun tidak ada modal. Bahkan dia, sudah menjajaki dengan pengusaha rumput laut di Kalimantan.

Sementara terkait dengan temuan di BUMD sebesar Rp 5 milyar menurut dia, hal itu merupakan penyertaan modal yang sudah dibagikan ke sejumlah anak perusahan, bahkan dalam RUPS pihaknya menyebutkan harus selektif usahanya dan dikurangi jumlah usahanya.

“Namanya Holding itu keren, tapi kalau uang Rp 1,8 milyar kita berikan ke orang untuk modal usahanya, maka dia akan dapat untung luar biasa, namun ini karena melalui berbagai macam, maka dia butuh refreshing dan rapat itu komisaris menyarankan untuk bangun komunikasi yang baik,” katanya.

Bahkan kata dia, salah satu usaha pompa bensin milik BUMD PT. Holding Company, namun Wali Kota heran justru dua buah tangki minyak hilang tidak diketahui.

“Berpotensi, tapi petugasnya tidak amanah, model begitu biar modal 1 triliun lagi tetap habis,” tutupnya.(cim)