TERNATE – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Ternate melakukan Silaturahmi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate, Bawaslu Kota Ternate dan Polda Maluku Utara (Malut), dalam rangka menyukseskan Pemilihan Walikota (Pilwako) 2020 di Kota Ternate.

Ketua DPD PSI Kota Ternate, Haikal Tamrin kepada Fajar Malut kamis (03/09) mengatakan, PSI secara internal akan turut mengawal jalannya proses Pilkada Kota Ternate agar bisa berjalan dengan baik.

“Jadi ini merupakan instruksi dari DPP sehingga seluruh daerah yang melaksanakan Pilkada, PSI akan turut mengamati proses jalannya Pilkada 2020 ini,” ungkap Haikal.

Dia menambahkan, Pilwako yang akan di selenggarakan 9 Desember mendatang adalah Pilwako yang non incumbent, sehingga diharapkan kontestasi demokrasi hasilnya dapat memuaskan.

“Jadi pertemuan hari ini (kemarin, red) apa yang dibicarakan oleh Ketua KPU merupakan sebuah penjelasan yang luar biasa, sebab mereka juga sebagai penyelenggara ingin menjaga netralitas. Muda-mudahan hal ini bisa berjalan sesuai keinginan kita bersama,” ucap Haikal.

Untuk itu PSI berharap, sebagai penyelenggara PPK, PPS dan KPPS tetap bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Apabila ada pelanggaran yang sengaja dimainkan oleh oknum tak bertanggung jawab, maka PSI berharap ada ditindak tegas, sebab hal ini merupakan hajatan demokrasi yang perlu di kawal secara bersama,” harap Haikal.

Sementara Juru Bicara (Jubir) DPD PSI Kota Ternate, Muhammad Ihsan Wael menyebutkan, agenda hari ini (kemarin, red) merupakan kerjasama antara PSI dengan KPU, Bawaslu dan Polda, dimana ketika ada hal-hal yang melanggar aturan, maka ada upaya komunikasi antara partai politik (parpol) dengan pihak KPU, Bawaslu maupun Polda.

Kata dia, belajar dari pengalaman, bahwa terjadi kecurangan di KPPS harus ditindak tegas, maka dari itu, pertemuan tersebut, maksudnya peraturan itu harus ditegakkan.

“Tapi betul sekali apa yang disampaikan oleh pihak KPU, memang mereka akan menindak tegas, apabila ada hal yang melanggar aturan, namun harus dilaporkan sesuai dengan bukti yang dimiliki. (one/pn)