TERNATE – DPRD Kota Ternate mengancam, jika Pemkot Ternate mengabaikan pembangunan pelabuhan Hiri, mereka akan menolak pengesahan APBD-P. 

Hal ini disampaikan setelah komisi gabungan di DPRD Kota Ternate melakukan audiensi dengan Aliansi Masyarakat Pulau Hiri, dalam audience tersebut telah ada kesepakatan yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang awalnya sudah disepakati dengan Pemkot Ternate.

Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate Anas U. Malik mengatakan, apabila rencana pembangunan tidak dimasukan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) APBD Perubahan, maka  semua fraksi tidak akan mengikuti rapat paripurna pengesahan KUA-PPAS APBD Perubahan 2020.

Dikatakannya, dalam kesepakatan yang sudah diteken oleh DPRD, maka DPRD tetap akan mengawal MoU antara AMPH dan Pemkot Ternate tentang pembangunan dermaga baru – baru ini. “ Kami tetap menunggu janji Walikota dalam kesepakatan MoU kemarin,” tegasnya.

Dia menegaskan, jika MoU itu tidak terakomodir, maka fraksi tidak akan mengikuti pengesahan APBD Perubahan. Bahkan kata dia, dalam KUA-PPAS kesepakatan Banggar DPRD dan TAPD termuat perencanaan anggaran, pembuatan black water, dan pengerukkan yang termuat di Dinas PUPR, sementara pembangunan fisik dermaga dan ruang tunggu di Dishub Kota Ternate.

Sementara, Koordinator AMPH Wawan Ilyas menyebut dalam rapat tersebut di APBD-P akan diakomodir di Dinas PUPR dan Dishub, namun sampai tidak diakomodir pihaknya akan melakukan boikot. “ Tadi kita buat kesepakatan MoU DPRD, dan AMPH siap mengawal pembangunan. Kalau tidak diakomodir kita boikot besar – besaran,” tutupnya.(cim)