TERNATE – Dengan mundurnya Jasri Usman sebagai Wakil Wali Kota Ternate maka secara tidak langsung birokrasi di Pemkot Ternate akan dikendalikan sendiri Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman sampai sisa masa jabatan selama 18 bulan terhitung sejak Juli 2023 sampai Desember 2024 mendatang.

Kepastian mesin birokrasi di Pemkot Ternate akan dikendalikan sendiri Wali M. Tauhid Soleman sebagai Wali Kota Ternate setelah pergisian jabatan Wakil Wali Kota Ternate yang ditinggalkan Jasri Usman itu tidak bisa dilakukan partai politik pengusung pada Pilkada 2020 lalu, sesuai dengan surat Kementrian Dalam Negeri nomor 100.2.1.3/5115/OTDA yang ditujukan ke Gubernur Malut tertanggal 21 Juli 2023 tentang penjelasan surat Ketua DPRD Kota Ternate nomor 171/1025/2023 tertanggal 31 Mei 2023 berkaitan dengan permintaan penjelasan, untuk pengisian kekosongan jabatan Wakil Wali Kota Ternate.

Pada, surat yang ditekan Dirjen OTDA Akmal Malik menegaskan pengisian jabatan Wakil Wali Kota Ternate tidak bisa dilakukan karena sisa masa jabatan kurang dari 18 atau tersisa 13 bulan masa aktif terhitung sejak penetapan daftar calon tetap (DCT) pada 14 November 2023.

Akdemisi UMMU Ternate Hendra Kasim menyebut, publik akan menduga M. Tauhid Soleman akan mengarahkan birokrasi di Pemkot Tenate untuk kepentingan politik di 2024.

“Dapat diduga tahun politik ini Pak Wali akan melaksanakan semua sumber daya birokrasi untuk kepentingan politik. Kemungkinan publik akan menilai demikian,” sebutnya, pada Minggu (30/7/2023).

Dugaan publik ini kata dia cukup beralasan, sebab Wali Kota juga menjabat sebagai salah satu Ketua Partai peserta Pemilu 2024 di Kota Ternate. “Apalagi Pak Walikota adalah Ketua Partai dan tentu masih berniat mencalonkan diri sebagai Wali Kota kembali di periode kedua,” ungkapnya.

Untuk itu lanjut Hendra, hal ini jadi potensi kerawanan karena dapat dimungkinkan program dan birokrasi diarahkan mendukung salah satu peserta pemilu.

“Dari perspektif pemilu berkualitas, ini potensi kerawanan. Sangat mungkin program dan birokrasi diarahkan mendukung salah satu peserta pemilu,” tandasnya.

Dengan demikian, Bawaslu diminta untuk bekerja maksimal dalam melakukan pengawasan.

“Pada sisi ini, pengawas pemilu harus bekerja maksimal, karena mengharapkan Wali Kota tidak menggunakan sunber daya birokrasi untuk politik sepertinya hampir tidak mungkin,” tegasnya.

Terkait kinerja Bawaslu menurutnya, saat ini Komisi Bawaslu Kota Ternate masih dalam tahap rekrutmen.

“Komisioner Bawasl Kota Ternate sedang di rekrut, kita lihat nanti kinerja Bawaslu Kota yang baru, apakah bisa tidak memaksimal pencegahan sebagai fungsi pemgawasan dalam menangani kerawanan pemilu di Kota Ternate,” katanya.*

Editor : Hasim Ilyas