JAILOLO – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Barat mengakui, hingga saat ini belum memasukkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran covid tahun 2020 ke Inspektorat.

Meski begitu, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan BPBD Halbar, Samiun Mohamaddin menyatakan, secara keseluruhan anggaran Covid-19 sudah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada April 2020 dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada akhir tahun 2020.

“BPK melakukan pemeriksaan di awal  tahun 2020, bahkan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan sampai dua kali,” kata Samiun, ketika dikonfirmasi Rabu (04/08/2021).

Samiun mengatakan, BPK sudah melakukan pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk dana Covid-19 sudah keluar. Pada saat pemeriksaan BPK dilakukan di Inspektorat. “Jika ada kekurangan mengenai data, maka inspektorat mengambil data,” kata Samiun, seraya mengakui hasil laporan belum masuk ke Inspektorat.

Berdasarkan data yang dikantongi, penggunaan anggaran covid 2020 oleh BPBD Halbar dari hasil rekapan BKU 3.475.185.000.00. Ia mengaku, selama menjabat sebagai Kasubag Keuangan, belum diperintahkan oleh dari Kepala BPBD untuk memasukkan LPJ tersebut.

“Hingga saat ini kami tidak pernah menerima semacam surat pemberitahuan untuk permintaan LPJ dari inspektorat. Dan saya tidak pernah tahu dari inspektorat sudah menyurat ke sini terus belum ataupun inspektorat belum sama sekali menyurat ke kami soal pemberitahuan agar segera masukkan LPJ,” ungkapnya.

Menurutnya, Inspektorat hanya sebagai pengawasan internal penggunaan anggaran Covid-19 juga dimonitoring oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam.  “Nanti baru kami masukkan laporan itu. Dan saya sudah sambangi ke Inspektorat dan sudah lakukan koordinasi,” ujarnya

Terkait dana Covid refocusing tahun 2020 itu tidak lewat langsung di BPBD Halbar tetapi hasil refocusing itu melalui Dana Tak Terduga (DTT) yang melekat langsung di Dinas Kesehatan. (ais)