Wali Kota mengaku, tahun 2026 Kota Tidore mengalami pengurangan Dana Transfer (TKD) yang cukup besar dibarengi tingginya beban belanja pegawai. Untuk itu, Pemerintah Daerah menyiapkan tiga langkah strategis:

“Pertama, Optimalisasi PAD dengan meningkatkan pajak dan retribusi serta menggali potensi ekonomi lokal baru. Kedua, Efisiensi Belanja dengan menunda kegiatan yang kurang prioritas dan memangkas anggaran administratif. Ketiga, Sinergi dengan Pusat dengan mengusulkan program atau pendanaan khusus langsung ke kementerian,” tegas Wali Kota.

Wali Kota mengajak semua pihak untuk bersama mengawal APBD dengan semangat “Toma Loa Se Banari”.Di akhir pidato, Wali Kota menyampaikan kabar gembira, Kota Tidore Kepulauan meraih 2 penghargaan pada acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 oleh Kemendagri pada 17 September 2026 lalu, yaitu Terbaik ke-2 untuk Akses Pelayanan Pendidikan dan Terbaik ke-2 kategori Pengelolaan Lingkungan dan Sampah, dengan masing-masing mendapat Insentif Fiskal Rp 1.500.000.000 atau total Rp 3.000.000.000.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ade Kama menyampaikan bahwa Nota Kesepakatan tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2026 telah disepakati bersama antara DPRD dan Wali Kota dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan masyarakat yang paling penting secara ekonomi, efisien dan efektif.

Rapat paripurna dihadiri 22 Anggota dari 25 Anggota DPRD Kota Tidore Kepulaun, Forkopimda, Plt Kepala BNN, para Asisten Staf Ahli Walikota serta  Pimpinan OPD.

Dilanjutkan dengan Penyerahan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, beserta Nota Keuangannya oleh Walikota Tidore Kepada Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan. (hms/ute)