TERNATE – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI secara tegas mengungkap berbagai persoalan mendasar dalam siklus pembentukan Peraturan Daerah atau Perda di .tingkat perkotaan.
Di hadapan Badan Urusan Legislasi Daerah atau BULD Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI, Wakil Ketua II pengurus pusat APEKSI yang juga Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, memaparkan bahwa rendahnya produktivitas regulasi daerah bukan disebabkan oleh minimnya kemauan pemerintah daerah, melainkan akibat krisis kapasitas kelembagaan serta beban ganda regulasi pusat.
Hal tersebut disampaikan dalam Dialog Nasional BULD DPD RI yang diselenggarakan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026).
Dalam pemaparannya, APEKSI membeberkan data empiris dari hasil inventarisasi di sejumlah kota anggota. Realisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda menunjukkan tren yang memprihatinkan.
Pada tahun 2025, realisasi pencapaian hanya berada di angka sekitar 49,5 persen atau 51 dari 103 Raperda, dan merosot tajam hingga pertengahan November 2026 menjadi sekitar 31,1 persen.
Pembahasan regulasi juga kerap menumpuk di Triwulan IV atau back-loaded, yang berisiko menurunkan kedalaman telaah substansi.
Selain itu, persoalan regulatory lag atau kesenjangan implementasi menjadi hambatan nyata. Banyak Perda yang telah diundangkan tidak dapat beroperasi secara optimal karena Peraturan Kepala Daerah atau Perkada pelaksana terlambat atau belum ditetapkan.
Tercatat pula bahwa evaluasi pasca-legislasi atau ex-post review masih sangat minim, di mana baru sekitar 11 persen Perda berlaku yang dievaluasi sejak 2025.
Berdasarkan hasil kajian yang diusung APEKSI, terdapat empat titik hambatan utama yang menghimpit pemerintah kota dalam membentuk regulasi yang efektif, pertama, Volatilitas Regulasi Pusat Tanpa Early Warning. Kebijakan pusat, terutama pada sektor Pajak dan Retribusi Daerah atau PDRD, Barang Milik Daerah atau BMD, penataan perangkat daerah, hingga penyesuaian pidana, kerap berubah cepat tanpa informasi dini yang resmi. Pemerintah kota selama ini hanya mengandalkan jalur informal seperti grup WhatsApp Kabag Hukum atau media massa.
Kedua, Rantai Birokrasi Berlapis dan Disparitas Harmonisasi. Proses harmonisasi, fasilitasi Gubernur, hingga evaluasi Kemendagri berjalan panjang tanpa standar waktu baku yang mengikat. Padahal, beban harmonisasi daerah didominasi oleh Rancangan Perkada yang mencapai puluhan dokumen per tahun.
Ketiga, Defisit SDM Perancang dan Anggaran yang Terfragmentasi. Mayoritas kota mengalami krisis tenaga fungsional perancang perundang-undangan, bahkan ada kota yang tidak memiliki sama sekali meski mengajukan puluhan Raperda atau Raperkada, didukung oleh minimnya anggaran siklus legislasi dan ketiadaan tenaga ahli hukum di DPRD.
Keempat, Beban Mandat Baru Tanpa Kejelasan Fiskal atau Unfunded Mandates. Kewajiban pembentukan kelembagaan atau program baru dari pusat sering kali dibebankan ke daerah tanpa diimbangi skema pendanaan transfer pusat yang memadai.
Demi memperkuat otonomi daerah dan menciptakan kepastian hukum di kawasan perkotaan, APEKSI melalui Wali Kota Ternate Dr H M Tauhid Soleman menyodorkan enam Pilar Reformasi Legislasi yang diharapkan dapat dikawal bersama oleh BULD DPD RI dan Pemerintah Pusat.
Pilar pertama adalah Peringatan Dini dan Transisi Wajib dengan membangun kanal notifikasi resmi terintegrasi seperti JDIHN untuk kebijakan pusat serta menjamin pedoman teknis terbit bersamaan dengan regulasi induknya.
Pilar kedua adalah Penyatuan Standar Harmonisasi untuk menyelaraskan standar telaah antara Kemenkum, Kemendagri, dan Pemerintah Provinsi dengan batasan waktu maksimal yang mengikat yaitu tujuh hingga sepuluh hari kerja per tahapan.
Pilar ketiga adalah Prinsip Money Follows Function untuk memastikan setiap pendelegasian kewenangan atau mandat baru dari pusat disertai dengan kejelasan skema pendanaan bagi daerah.
Pilar keempat adalah Penguatan Kapasitas dan Model Law dengan memberikan afirmasi formasi Jabatan Fungsional Perancang, penyediaan bank templat Perda atau model law, serta instrumen evaluasi dampak regulasi yang sederhana.
Pilar kelima adalah Partisipasi Publik Bermakna dengan menyusun panduan baku serta menyediakan platform uji publik secara daring untuk menjaring aspirasi masyarakat secara optimal.
Pilar keenam adalah Transparansi Pembiayaan Legislasi dengan menerapkan standardisasi pos anggaran siklus legislasi yang jelas dan seragam di setiap daerah.
Melalui dialog nasional ini, APEKSI menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi mitra strategis dan hub berbagi dokumen model Perda serta praktik baik antar-kota guna mewujudkan tata kelola pemerintahan perkotaan yang modern, cerdas, dan berkeadilan.*
Editor : Hasim Ilyas
