TERNATE – Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Maluku Utara (Malut) melaporkan kawasan Malut sangat rawan. Sumber data yang dikutip oleh IAGI Malut menyebutkan, dalam sejarah geologi wilayah Malut sudah pernah terjadi tsunami lebih dari 18 kali.
Abdul Kadir D. Arif, Peneliti sekaligus Ketua IAGI Malut dalam diskusi Lingkar Study Delta Engineering pada 8 Maret 2021 mengungkapkan, dibalik kecantikan alamnya, Halmahera telah melewati rangkaian aktivitas tektonik yang sangat kompleks.
Menurut dia, terdapat beberapa sesar utama yang berpotensi menyebabkan gempa dengan daya rusak yang besar, yaitu sesar naik Halmahera, sesar-sesar geser Sorong-Sula, dan beberapa lempeng lainnya seperti lempeng Eurasia, lempeng pasifik dan lempeng Indo-Australia.
Dikatakan, tipe sesar Halmahera sangat beresiko, jika sewaktu-waktu terjadi gempa. Apalagi tipe sesar Halmahera berada di daratan. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan perlu ada kewaspadaan dan kesiapsiagaan, baik Pemerintah maupun masyarakat yang mendiami wilayah pesisir.
Dijelaskan, ancaman bencana di Malut tidak hanya pada soal gempa dan tsunami, tetapi likuifaksi atau peristiwa tanah bergerak berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Malut, termasuk di kawasan pesisir Kota Ternate.
Menurut dia, likuifaksi dapat terjadi, apabila susunan material pada satu wilayah yang susunan materialnya tidak stabil, seperti batu, pasir dan lempeng yang terisi oleh lumpur tidak mampu menahan goncangan besar.
“Kita harus berani bicara soal ini, karena likuifaksi berpotensi terjadi di wilayah pesisir pantai, apalagi di Malut sebagian besar pusat pembangunan berada di daerah pesisir. Kerusakan yang terjadi akibat likuifaksi bisa dilihat seperti yang terjadi baru-baru ini di Palu,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dan stakeholder sudah harus menaruh perhatian serius pada ancaman tersebut. “Harus ada sarana dan prasarana mitigasi yang kuat, selain itu SDM masyarakat juga harus dikuatkan melalui pemahaman pendidikan mitigasi geologi dari sekolah-sekolah dasar,” ucapnya.
Sementara itu Junaidi A Bacruddin, Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate saat dikonfirmasi mengenai peran DPRD mendorong sarana mitigasi geologi menjelaskan, ada enam jenis bencana yang sering terjadi di Indonesia berpotensi terjadi Kota Ternate, baik gempa tektonik, tsunami, banjir, likuifaksi, tanah longsor dan banjir. Karena Pemerintah harus melihat fenomena ini sebagai hal yang penting yang penanganan mitigasinya harus diatur di dalam kebijakan.
“Karena kita berbasis kepulauan, daerah kita dikelilingi laut, kalau memang hasil riset yang dilakukan itu menunjukan adanya potensi tsunami, tugas kita yang pertama melakukan pencegahan, mendeteksi secara dini, kedua merekayasa kalau bencana itu terjadi,” ucapnya.
Saat ini kata dia yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Ternate adalah menyiapkan sarana dan prasarana mitigasi seperti sirine yang ditempatkan di kedalaman lautan yang dihubungkan langsung dengan aplikasi milik BMKG dan BPBD Kota Ternate.
“Jadi dipantau begitu ada letupan atau goncangan di dasar laut, alat itu memberikan signal. Kemudian juga memberikan kode apakah berpotensi tsunami atau tidak, itu sudah terdeteksi otomatis. Itu sudah dilakukan,” jelasnya.
Yang luput dari perhatian pemerintah adalah menyiapkan rekayasa kebencanaan seperti menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana yang bisa membantu masyarakat pada saat terjadi bencana. “Karena kita wilayah kepulauan di kelilingi laut, paling tidak ada rekayasa di bibir pantai kita. Ada bangunan pelindung pantai yang biasa disebut talud, yang itu juga sangat penting untuk dibangun pemerintah, minimal dia mampu menahan gelombang air yang menerjang pesisir pantai sebelum sampai di rumah-rumah warga. Minimal ada pelindung,” katanya.
Yang lebih terpenting adalah menyiapkan SDM masyarakat, sebab menurut dia sebaik dan semaksimal apapun upaya pemerintah, jika masyarakatnya lemah, maka akan menjadi sia-sia.
“Yang penting adalah kita tangguhkan masyarakatnya, kapasitasnya harus ditingkatkan, selain ada simulasi kita juga harus memberikan sosialisasi dan pemahaman dasar kepada masyarakat terkait kesiapan menghadapi bencana, misalkan selain ada jalur evakuasi yang disiapkan pemerintah, di masyarakat itu harus dibiasakan baik itu banjir, letusan gunung merapi maupun tsunami,” katanya lagi.
“Minimal ada buku pedoman yang dibagikan kepada warga, dan dia sudah menguasai betul kalau terjadi bencana, maka harus evakuasi di sini, cara melindungi keluarganya harus seperti ini. Jadi orang tidak bergerak secara tidak teratur, lari bertabrakan, tapi orang harus tahu jalur evakuasinya di sini, dia harus berlindung, titiknya di mana. Itu rekayasanya, itu belum dibuat,” singkatnya. (nas)