TIDORE – Asosiasi Kota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (Askot PSSI) Tidore Kepulauan angkat bicara terkait dengan pembatalan liga tiga yang rencananya akan dilakukan di Kota Tidore Kepulauan.

Menurut Ketua Askot PSSI Kota Tidore, Muhammad Abubakar, pembatalan tersebut dikarenakan kegiatan liga tiga yang merupakan agenda Asprov PSSI Maluku Utara, tidak ada anggaran, sehingga menyulitkan Askot Tidore untuk menjadi tuan rumah.

Lagipula, di pertemuan sebelumnya, Askot Tidore dan Asprov Malut telah melakukan pembicaraan untuk pembagian tugas, dimana Askot Tidore hanya sebatas memfasilitasi mengenai sarana dan prasarana berupa lapangan, sementara Asprov Malut menyiapkan hal teknis menyangkut dengan pertandingan.

“Sebelumnya kita sudah melakukan pertemuan untuk pembagian tugas, dimana Askot Tidore hanya memfasilitasi soal lapangan, sementara untuk kebutuhan teknis lainnya akan ditanggulangi oleh Asprov Malut termasuk soal anggaran, namun hal ini tidak ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Muhammad menjelaskan, kegiatan liga tiga ini, tidak ada sangkut paut dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, sehingga apa yang menjadi pernyataan Asprov Malut mengenai ketidaksiapan Pemda untuk menggelar liga tiga, merupakan sebuah pernyataan yang salah kamar alias tidak tepat sasaran.

“Kegiatan liga tiga ini bukan agenda pemda, melainkan agenda PSSI, jadi kalau Asprov menyalahkan Pemda Tidore itu salah sasaran, seharusnya yang bertanggung jawab atas kegiatan ini adalah Asprov PSSI Maluku Utara, karena mereka yang punya hajat atas kegiatan ini,” pungkas Muhammad.

Kepala BPBD Kota Tikep ini, turut menyesal ketidakseriusan Asprov dalam menggelar liga tiga, sehingga hanya mengharapkan anggaran yang nantinya digelontorkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tidore, padahal di tahun 2023 ini, Pemerintah Kota Tidore tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut.

“Kita mau buat kegiatan, lantas mau ambil anggaran dari mana,  sebab di tahun ini tidak ada anggaran untuk kegiatan liga tiga, lagi pula yang punya kegiatan inikan Asprov, bukan Pemda,” tuturnya.

Ia menambahkan, Asprov Malut terlalu buru-buru menggelar kegiatan tanpa melihat situasi kekinian, pasalnya, dua minggu kedepan juga akan dilakukan musyawarah PSSI di tingkat Nasional. 

Seharusnya kegiatan seperti ini bisa berjalan apalagi sudah selesai dilakukan musyawarah PSSI, sehingga dengan begitu, kegiatan tersebut bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan hasil musyawarah PSSI.

“Saat inikan untuk liga dua masih diberhentikan sementara, kalau kita buat liga tiga di Tidore, kemudian hasilnya sudah ada, dan kita belum tau hasil musyawarah PSSI seperti apa, maka siapa yang bertanggung jawab atas hasil dari liga tiga ini,” tuturnya. (ute)