TIDORE – Polemik Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Masjid Raya Shaful Khairaat Sofifi, hingga berunjung ancaman penyegelan, mendapat tanggapan dari Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen. Muhammad Sinen, menegaskan akan menertibkan semua pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) di wilayah Kota Tidore Kepulauan, tanpa izin.

“Banyak pembangunan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Kota Tidore tanpa ada koordinasi sama sekali,” kata Muhammad Sinen. Orang nomor dua di Kota Tikep itu bilang, Pemerintah Provinsi Malut sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat harus tahu, bahwa yang memiliki wilayah adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota.

“Bangunan milik masyarakat saja diawali oleh IMB karena koordinasi, tapi semua kegiatan Pemerintah Provinsi Malut di kabupaten/kota ini tidak ada koordinasi sama sekali,” ucapnya. Kata Muhammad Sinen, kegiatan yang dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Kota Tidore Kepulauan yang anggaranya milik Pemerintah Provinsi Malut harus bayar ke Tidore, galian C misalnya.

“Masjid Raya itu icon Maluku Utara, tapi disamping icon itukan administrasi harus dilengkapi, masa bangun bangunan dengan anggaran yang besar tidak ada administrasi yang lengkap,” pungkasnya. Muhammad menambahkan, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sangat mendukung percepatan pembangunan Sofifi, tapi disamping  itu menyangkut administrasi harus dilengkapi terlebih dahulu.

“Ini bukan soal Pemerintah Tidore tidak mau bangun Sofifi, bukan. Justru torang mendorong percepatan pembangunan di Sofifi, jadi tidak ada komunikasi sama sekali,” tambahnya. Akibat tidak adanya koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, sehingga merugikan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

“Makanya torang mau tertibkan itu semua, agar kegiatan Provinsi Malut di Kota Tidore Kepulauan harus memiliki izin, supaya kegiatan Provinsi di Tidore, Pemkot Tidore tidak disalahkan, jika terjadi apa-apa, seperti abrasi dan lainnya,” tuturnya.(ute)