TERNATE – Pejabat eselon II di Pemerintah kota Ternate, masih ditemukan banyak yang malas berkantor, ini terlihat saat sidak oleh Kepala BKPSDM ke masing-masing OPD untuk memastikan kedisiplinan. Ditemukan sebagian besar pimpinan OPD tidak ada, bahkan di Satpol PP, bukan hanya pimpinannya belum berada di kantor, tapi kantornya juga belum dibuka. Padahal sudah di atas pukul 08.30 WIT, malas berkantor pimpinan OPD ini juga ditemukan di beberapa OPD lain seperti Dinas Perkim, Kominfo dan Dishub, bahkan sebagiannya tidak melaksanakan apel pagi.
“Ini diduga karena para pimpinan OPD ini mendapat kabar kalau akan segera dilakukan pelantikan, sehingga motivasi kerjanya menurun,” demikian disampaikan Kepala BKPSDM Kota Ternate Samin Marsaoly usai inspeksi mendadak pada Selasa (02/11/2021).
Samin mengatakan, dari sidak yang dilakukan terhadap tujuh OPD selasa pagi kemarin, masih ditemukan kehadiran ASN rendah, bahkan pada beberapa OPD ditemukan pimpinan OPD nya belum ada di kantor.
“Harapan kita ke depan itu pimpinan OPD jadi contoh untuk urusan disiplin, dari sidak ini kita akan kembangkan semua absen dari kasubag kepegawaian rekapannya tiap minggu di monitor, sehingga ada pimpinan OPD yang tidak ada seperti Satpol PP akan diteruskan,” katanya.
Menurut dia, karena dari sidak itu ditemukan ada kantor dan pimpinan OPD nya tidak ada sama sekali pegawai, tapi hanya ada petugas jaga seperti di Satpol PP sampai pukul 08.30 juga belum ada, dan hal ini sudah dipanggil kasubag kepegawaian. “Ini jadi atensi bersama ke seluruh pimpinan OPD, harapan kita mereka jadi contoh untuk menegakkan disiplin, kita tidak berharap absen itu hanya dijadikan formalitas untuk mendapatkan TPP karena rata-rata seperti itu,” ungkapnya.
Dikatakannya, hasil temuan dilapangan absen hanya dijadikan ajang untuk dapat TPP, karena setelah dicek ternyata absen itu diisi pada saat pembayaran TPP saja. “Realita yang tidak perlu harus terjadi, karena di 14 program prioritas pak Tauhid dan pak Jasri itu pada poin lima itu mengembangkan profesionalisme pegawai, jadi disana itu ada dua unsur yaitu unsur kedisiplinan dan kinerja, bagaimana kita mau menilai kinerja sementara disiplin saja tidak ada sama sekali,” sebutnya.
Dikatakannya, untuk absen itu ke depan tiap hari harus dilaporkan kasubag kepegawaian ke BKPSDM, sementara bagi OPD yang absennya secara online langsung terkoneksi, bahkan hal ini sudah disarankan ke pimpinan OPD pada 2022 dan tidak lagi manual agar absensi itu tidak bisa direkayasa. “Jadi penegakkan disiplin dilakukan secara berjenjang, pelaksana diawasi oleh pengawas (eselon IV), untuk pengawas diawasi oleh administrator (eselon III), administrator diawasi oleh pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II). Makanya penegakkan disiplin harus dimulai dari pimpinan OPD, kalau ada yang beralasan menjalankan tugas tapi kantor harus dibuka karena kantor itu di buka 07.45 sampai 16.30,” terangnya.
Dia menjelaskan, adanya sejumlah pimpinan OPD yang malas ini disebabkan isu pelantikan membuat motivasi menurun, padahal mereka ini diberi amanah untuk bekerja.
“Sampai hari ini tidak ada pelantikan, jadi diberikan amanat untuk jadi Kabag ya kerja untuk mengawasi bawahannya, ini karena berhembus isu diluar ada pelantikan, jadi sebagian besar menurun bekerja, makanya kita datang untuk memastikan pelayanan pemerintahan harus jalan,” jelasnya.
Sidak dilakukan kata Samin, pada tujuh OPD yakni Satpol PP bukan hanya pimpinan OPD yang tidak ada tapi kantornya juga belum buka, DPMPTSP pimpinannya ada tapi ada di Diknas tapi melakukan apel tepat waktu, Disperkim pimpinan OPD juga tidak ada dan hanya ditemukan tiga orang pegawai, Diskominfo apel pagi tapi pimpinannya tidak ada, Dinas Pariwisata apel pagi tapi pimpinan OPD ada di Bappelitbangda, Bappelitbangda apel pagi tapi sudah diatas pukul 08.00, Dishub lengkap dan sudah melakukan apel pagi tapi pimpinan OPD tidak ada, dan yang paling tertib yakni Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang apel pagi serta pegawainya hampir 100 persen hadir.(cim)