DARUBA – Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada), Bawaslu mengimbau aparatur sipil negara (ASN) di Morotai untuk tetap menjaga netralitas.

Bawaslu bahkan telah melayangkan surat himbauan dengan nomor 138/PM.00.02/K.MU-07/06/2024, terkait netralitas ASN ke sejumlah instansi pemerintah baik Pemkab, Kodim, Lanud, Lanal, dan seluruh kantor Kecamatan. 

Dalam surat tersebut dijelaskan, sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan dimulainya tahapan pemilihan, Bawaslu mengimbau seluruh pegawai ASN, anggota TNI, Polri, serta pejabat negara lainnya untuk menjaga netralitas. 

Mengingat, tahapan Pilkada sudah berjalan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024.

“Ini bertujuan mewujudkan pemilihan yang bermartabat, berkualitas, dan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” kata Ketua Bawaslu Pulau Morotai, Ramla Molle, dalam surat tersebut. 

Terkait dengan netralitas ASN, menurut Ramla, acuannya berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 

Dan juga undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Tidak hanya itu, lanjutnya lagi, terkait dengan netralitas itu juga termaktub di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri.

“Termasuk Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. dan  Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum,” jelasnya.

Pewarta   : Muhammad Rifai  
ditor   : Erwin Egga